DPRD DIY Tekankan Penguatan Regulasi dan Mitigasi di Sektor Pariwisata

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi B DPRD DIY menyoroti tantangan sekaligus langkah pengembangan sektor pariwisata di DIY.

Strategi mengatasai tantangan dan pengembangan sektor wisata ini telah dibahas bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY.

Ketua Komisi B, Andriana Wulandari, mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian DIY yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan pelaku industri agar arah pembangunan pariwisata lebih berkualitas dan berkelanjutan," katanya, Rabu (8/10/2025).

Wulandari menyampaikan, Komisi B DPRD DIY bersedia mengawal aspirasi para pelaku industri wisata dalam tiga fungsi utama, yaitu regulasi, penganggaran, dan pengawasan. 

"Harapannya, semua masukan ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah sehingga pengembangan pariwisata DIY tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga keberlanjutan dan daya saing global," ujar Wulandari.

Ketua DPD GIPI DIY, Bobby Ardiyanto Setyo Aji, menyampaikan ekosistem pariwisata DIY saat ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya regulasi yang komprehensif, praktik usaha yang belum sepenuhnya terawasi, serta kebutuhan mendesak akan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur aspek usaha pariwisata, standar pelayanan, dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, isu pariwisata berbasis budaya dan wisata khusus seperti pariwisata halal juga diangkat sebagai bagian dari strategi pengembangan pasar yang lebih luas. 

Namun, biaya sertifikasi halal yang tinggi dinilai menjadi kendala bagi industri. 

GIPI juga menekankan perlunya regulasi destinasi wisata agar pengembangan kawasan memiliki identitas tematik yang jelas dan lebih mudah dipasarkan secara internasional.

Isu keberlanjutan turut menjadi perhatian, termasuk dorongan pembentukan crisis center pariwisata sebagai upaya mitigasi bencana dan perlindungan wisatawan. 

Bobby mengungkapkan bahwa Yogyakarta perlu menyiapkan mekanisme terkait sistem mitigasi bencana.

“Di Bali, sistem mitigasi sudah berjalan baik. Sementara di Jogja, kita masih perlu menyiapkan mekanisme yang jelas agar lebih responsif terhadap kondisi darurat,” ujarnya. 

Dia berharap pemerintah maupun pelaku industri sepakat bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh komunikasi intensif, serta keterlibatan aktif asosiasi sejak tahap perencanaan. (hda)