Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Anggota DPRD DIY Beri Sejumlah Catatan dan Kritikan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para anggota legislatif di DPRD DIY turut menyuarakan sejumlah evaluasi dan kritikan.

Anggota Fraksi PDIP sekaligus Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyampaikan sejumlah catatan mengenai kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya beberapa program yang dijalankan pemerintahan presiden Prabowo Subianto beberapa di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat.

"Banyak yang perlu dievaluasi, termasuk program MBG. Apalagi di Kota Jogja kemarin ada 400 lebih keracunan," ujarnya, saat dihubungi Minggu (19/10/2025).

"Para guru justru nggak fokus mengajar malah ikut membagikan MBG kan di tingkat SD itu terutama," ujarnya.

Kemudian program kesejahteraan era Presiden Prabowo Subianto, menurut Nuryadi juga belum terasa oleh masyarakat.

"Kalau dampak kesejahteraan di daerah belum tampak. Belum terlihat," ujar Nuryadi.

Sementara Fraksi PKS DPRD DIY, Amir Syarifudin, menyampaikan secara detail DPR RI lebih mengetahui mana saja program Prabowo Subianto yang perlu dievaluasi dan dioptimalkan.

"Tetapi kalau kita itu di DIY mendorong untuk subsidi pendidikan dipertahankan, syukur ditambah terus, lalu target berikan beasiswa untuk mahasiswa," katanya.

Hal lainnya menurut Amir perlu disediakanya dokter gratis yang bisa dengan mudah diakses masyarakat.

Selain itu Amir juga menyoroti program MBG yang menurutnya perlu dilakukan evaluasi.

"Itu kan program wajib yang harus dilaksanakan, dengan segala hormat plus minusnya memang harus dievaluasi mana yang diteruskan mana yang kurang dievaluasi," terang dia.

Sementara anggota DPRD DIY dari Fraksi Gerindra, Anton Prabu Semendawai, menuturkan program Presiden Prabowo Subianto lebih banyak berkaitan Program Strategis Nasional (PSN).

Dia menilai program MBG diklaim menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dimasing-masing daerah, termasuk di DIY.

"MPB itu kan menyerap tenaga kerja yang banyak, dan juga kan keinginan itu kan supaya ekonomi itu bergerak semuanya di tingkatan kelurahan juga petani, terus pedagang-pedagang pasar," ujarnya.