Bagaimana 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurut Penilaian Pakar?

Masduki juga membahas program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menilai, MBG sebagai program unggulan memicu banyak masalah. Beberapa diantaranya kualitas makanan yang buruk, pelibatan aparat TNI dalam dapur umum, hingga pendanaan yang terkesan serampangan dan memberatkan rakyat.

“Seperti halnya Jokowi, Prabowo menggunakan buzzer di Istana sebagai juru bicara. Bahkan seorang staf ahli di Komdigi adalah buzzer Jokowi. Pemerintahan Prabowo tidak tampak melibatkan pers/jurnalis agar publikasinya obyektif,” ucapnya lagi.

Dilanjut Masduki, represi terhadap aktivis dan seniman terus bermunculan. Misal, kasus Yos Suprapto yang batal pameran lukisan mengkritik Jokowi di Galeri Nasional, bredel terhadap pers mahasiswa dan hacking/surveillance para aktivis HAM.

Kemudian, kontroversi pagar laut di perairan Tangerang, sertifikat hak guna dan isu Pantai Indah Kapuk 2 sebagai proyek strategis nasional yang menguras energi, juga menjadi insiden buruk di 100 hari kinerja Prabowo-Gibran.

“Menguatnya militerisme, tidak saja semakin banyaknya militer aktif yang menduduki jabatan sipil secara melawan undang-undang, tetapi juga menguatnya nuansa militerisme dalam pemerintahan. Gaya-gaya pemerintahan ala militer, diinfiltrasikan dalam banyak aktivitas kenegaraan yang kental dengan isu sipil dan kerakyatan,” ungkap dia.

Baca juga: PSAD UII Nilai 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kabinet Bayangan Jokowi

Tak hanya itu, izin usaha tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) dan kampus, kata Masduki, melawan akal sehat terhadap tugas mulia akademia sebagai pengajar, peneliti dan pengabdi sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

“Kebijakan IUP Ormas sudah memicu kontroversi di era Jokowi dan Prabowo justru melanjutkan langkah ini tanpa beban,” ucapnya.

PSAD UII pun memberikan rekomendasi terhadap kinerja Prabowo-Gibran ke depan.

Pertama, pasca 100 hari kerja, Prabowo Subianto perlu menunjukkan kinerjanya yang orisinal sebagai presiden, bebas dari bayang bayang Jokowi. Menjadi penerus Jokowi sejatinya adalah beban politik bagi Prabowo. 

“Harusnya ia mendorong peradilan atas mantan Presiden Jokowi atas dosa-dosanya melanggar konstitusi dan dugaan penyalahgunaan wewenang, merujuk tuntutan publik atas pengadilan korupsi politik yang telah dilakukan Jokowi,” terang dia.

Kedua, publik khususnya masyarakat sipil harus terus melakukan konsolidasi menuju oposisi non-parlemen menyelamatkan demokrasi sebagai amanat konstitusi dan reformasi 1998.

“Oposisi di parlemen tampaknya sulit terwujud, terutama ketika belakangan PDI-Perjuangan mulai ‘bermain mata’ dengan Prabowo. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak utama sikap kritis,” tutupnya.

Prabowo-Gibran Belum Fokus dengan Isu HAM

Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) belum melihat keseriusan pemerintah dalam mengurusi bidang HAM.