PSAD UII Nilai 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kabinet Bayangan Jokowi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII) menilai 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di lindungan Joko Widodo, presiden periode sebelumnya.

PSAD UII bahkan menulis pernyataan publik dengan judul ‘Di Bawah Lindungan Mulyono’.

Dalam kutipan pembuka, PSAD UII menganalogikan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dengan novel legendaris berjudul ‘Di Bawah Lindungan Ka'bah’ karya Buya Hamka (1938).

“Novel itu sangat tepat menjadi inspirasi analogi untuk menggambarkan fakta, bahwa kinerja 100 hari rezim Prabowo Subianto lebih tampak menjadi citra 100 hari kabinet bayangan Mulyono,” buka Direktur PSAD UII, Masduki kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

Diketahui, Mulyono adalah nama lain dari mantan Presiden Joko Widodo.

“Saat ini, sudah era Prabowo Subianto tetapi masih rasa Jokowi yang justru tercatat telah melanggar konstitusi. Prabowo juga tampak lebih senang terasosiasi kepada Jokowi ketimbang kepada publik yang memilihnya,” beber dia.

Ia menyebut, 100 hari adalah periode krusial yang mendapat sorotan publik baik dalam maupun luar negeri karena akan memberi isyarat besar ke arah mana pemerintahan baru akan berjalan. 

Menurutnya, 100 hari bukan lagi momentum retorika politik, tetapi implementasi janji politik yang akan menentukan apakah periode politik berikutnya berpihak kepada kepentingan publik atau tidak. 

“Ada banyak metode memahami 100 hari, baik kuantitatif maupun kualitatif. Catatan dan pernyataan ringkas PSAD ini berbasis data kualitatif, dengan mencermati berita di media massa dan melakukan analisis persepsi/percakapan publik di media sosial,” ungkap Masduki.

Ia menambahkan, indeks demokrasi Indonesia pada sejumlah lembaga survei misalnya Economic Intelligent Unit, Freedom House dan Reporters Without Borders terus menurun sejak 2019 hingga 2024. 

Merujuk beragam indeks tersebut, maka kebebasan sipil dan independensi lembaga peradilan paling menjadi masalah, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan politik penguasa. 

Sejak 2014, Indonesia mengalami apa yang disebut peneliti ISEAS Thomas Power dan Warburton sebagai stagnation to regression of democracy. 

Di sisi lain, mengutip World Population Review, Indonesia masih masuk ke dalam 100 negara paling miskin di dunia, peringkat 73. 

Realita ini, berkelindan pula dengan kualitas penegakan hukum yang carut-marut.