PSAD UII Nilai 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kabinet Bayangan Jokowi

Tiga hal ini: kemunduran demokrasi, kegagalan penegakan hukum, dan kemiskinan tampaknya saling berkait satu sama lain.

“Hasilnya, dalam 100 hari pertama, Prabowo lebih memilih melaksanakan janji politik populis, misalnya makan bergizi gratis, renovasi sekolah, swasembada pangan dengan skor positif tinggi dan disertai kebijakan akomodasi politik melalui kabinet gemuk ketimbang janji politik strategis merujuk Asta Cita No. 1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM,” tutur dia.

Indeks demokrasi Indonesia yang rendah tidak menjadi prioritas untuk diperbaiki, kata Masduki. 

Dia melanjutkan, Presiden Prabowo masih membiarkan lemahnya lembaga peradilan seperti KPK dan rendahnya kebebasan sipil. 

Publik mencatat, kabinet jumbo dan komunikasi politik yang buruk di antara elit kementerian memicu persepsi negatif.

Masduki pun membeberkan bukti kasus berikut ini menunjukkan kebijakan dan gaya politik personal Prabowo yang masih dipengaruhi/melanjutkan Jokowi

“Struktur kabinet Merah Putih didominasi oleh hampir 40 persen loyalis Jokowi. Dari total 48 orang Menteri, ada 17 orang bekas Menteri Jokowi, dan 12 orang diantaranya bahkan tetap di posisi yang sama,” terangnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pintu masuk kontrol politik Jokowi atas Prabowo. 

Dalam hal jumlah, kata Masduki, Prabowo lebih boros ketimbang Jokowi dalam membangun postur kementerian gemuk, menggambarkan politik akomodasi, balas budi, bagi-bagi kue, bukan berbasis kompetensi.

“Dalam 100 hari, gagasan besar menyangkut isu-isu kebangsaan dan demokrasi nyaris nihil, tertutup oleh isu politik sandera lawan, politik dinasti ala Prabowo. Keponakan Thomas Djiwandono misalnya diangkat menjadi Wakil Menteri,” ucapnya.

Selanjutnya, proyek strategis nasional yang sarat masalah sosial tetap dilanjutkan, misalnya food estate di Merauke, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terbaru masalah Pagar Laut di Tangerang, Banten yang mengkonfirmasi lemahnya institusi negara berhadapan dengan para pemodal oligarkis.

“KPK semakin mengalami stagnasi, menjadi alat pukul kekuasaan untuk membongkar korupsi atau menutupinya. Slogan Prabowo kejar koruptor masih wacana,” tutur dia lagi.

Masduki juga membahas program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menilai, MBG sebagai program unggulan memicu banyak masalah. Beberapa diantaranya kualitas makanan yang buruk, pelibatan aparat TNI dalam dapur umum, hingga pendanaan yang terkesan serampangan dan memberatkan rakyat.

“Seperti halnya Jokowi, Prabowo menggunakan buzzer di Istana sebagai juru bicara. Bahkan seorang staf ahli di Komdigi adalah buzzer Jokowi. Pemerintahan Prabowo tidak tampak melibatkan pers/jurnalis agar publikasinya obyektif,” ucapnya lagi.