Bagaimana 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurut Penilaian Pakar?

Sejak 2014, Indonesia mengalami apa yang disebut peneliti ISEAS Thomas Power dan Warburton sebagai stagnation to regression of democracy. 

Di sisi lain, mengutip World Population Review, Indonesia masih masuk ke dalam 100 negara paling miskin di dunia, peringkat 73. 

Realita ini, berkelindan pula dengan kualitas penegakan hukum yang carut-marut. 

Tiga hal ini: kemunduran demokrasi, kegagalan penegakan hukum, dan kemiskinan tampaknya saling berkait satu sama lain.

“Hasilnya, dalam 100 hari pertama, Prabowo lebih memilih melaksanakan janji politik populis, misalnya makan bergizi gratis, renovasi sekolah, swasembada pangan dengan skor positif tinggi dan disertai kebijakan akomodasi politik melalui kabinet gemuk ketimbang janji politik strategis merujuk Asta Cita No. 1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM,” tutur dia.

Indeks demokrasi Indonesia yang rendah tidak menjadi prioritas untuk diperbaiki, kata Masduki. 

Baca juga: Mahasiswa UIN Jogja: Penghapusan Presidential Threshold untuk Demokrasi yang Lebih Inklusif

Dia melanjutkan, Presiden Prabowo masih membiarkan lemahnya lembaga peradilan seperti KPK dan rendahnya kebebasan sipil. 

Publik mencatat, kabinet jumbo dan komunikasi politik yang buruk di antara elit kementerian memicu persepsi negatif.

Masduki pun membeberkan bukti kasus berikut ini menunjukkan kebijakan dan gaya politik personal Prabowo yang masih dipengaruhi/melanjutkan Jokowi

“Struktur kabinet Merah Putih didominasi oleh hampir 40 persen loyalis Jokowi. Dari total 48 orang Menteri, ada 17 orang bekas Menteri Jokowi, dan 12 orang diantaranya bahkan tetap di posisi yang sama,” terangnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pintu masuk kontrol politik Jokowi atas Prabowo. 

Dalam hal jumlah, kata Masduki, Prabowo lebih boros ketimbang Jokowi dalam membangun postur kementerian gemuk, menggambarkan politik akomodasi, balas budi, bagi-bagi kue, bukan berbasis kompetensi.

“Dalam 100 hari, gagasan besar menyangkut isu-isu kebangsaan dan demokrasi nyaris nihil, tertutup oleh isu politik sandera lawan, politik dinasti ala Prabowo. Keponakan Thomas Djiwandono misalnya diangkat menjadi Wakil Menteri,” ucapnya.

Selanjutnya, proyek strategis nasional yang sarat masalah sosial tetap dilanjutkan, misalnya food estate di Merauke, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terbaru masalah Pagar Laut di Tangerang, Banten yang mengkonfirmasi lemahnya institusi negara berhadapan dengan para pemodal oligarkis.

“KPK semakin mengalami stagnasi, menjadi alat pukul kekuasaan untuk membongkar korupsi atau menutupinya. Slogan Prabowo kejar koruptor masih wacana,” tutur dia lagi.