Nasib Guru Honorer di Sleman, Gaji Hanya Pas-pasan untuk Penuhi Kebutuhan Hidup

Guru honorer berbeda dengan tenaga bantu (naban) guru.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), nasib tenaga bantu guru yang dikelola Pemerintah Provinsi relatif lebih sejahtera.

Nur Rois, Tenaga Bantu Guru Pemda DIY mengungkapkan, kesejahteraan guru yang dikelola Pemda DIY memiliki progres yang cukup baik.

Artinya, proses pengangkatan menjadi P3K telah terprogram dan terencana dengan baik.

Ia sendiri mengawal perjuangan dari yang semula ada sekitar 2.300 guru yang belum diangkat di tahun 2018/2019.

Sekarang tinggal menyisakan sekitar 130-an guru. 

"Setiap tahun ada pengangkatan secara bertahap. Dan beruntungnya di DIY, faktor yang membantu, minimnya kepentingan politik. Jadi semua bisa diakomodir dan sepertinya bisa dituntas (diangkat semua) untuk tahun ini," ujar Rois. 

Pemda DIY memiliki program yang terencana untuk kesejahteraan guru. Meskipun tidak bisa menjangkau hingga guru- guru swasta.

Sebab, terbatasi peraturan perundang-undangan bahwa yang bisa dikelola hanya guru di sekolah berbasis negeri. 

Menurut Rois, tenaga bantu guru di DIY dibawah naungan BKD DIY maupun Disdikpora DIY mendapatkan advokasi kesejahteraan dengan honor atau insentif yang dinilai cukup untuk kebutuhan hidup di Yogyakarta. 

"Walupun pas ya. Artinya pas setandar dengan UMR, pas dengan kebutuhan di DIY saya kira masih anggap layak," ujar Ketua Asosiasi Guru Honorer Sekolah Negeri Khusus Mapel Bahasa Daerah seluruh Indonesia itu. 

"Memang yang masih cukup memprihatinkan berdasarkan pengamatan kami, adalah guru pada wilayah kabupaten/kota. Karena jangkauan dan kekuatan PAD tidak sama dengan Pemerintah Provinsi DIY," sambungnya.(*)