Nasib Guru Honorer di Sleman, Gaji Hanya Pas-pasan untuk Penuhi Kebutuhan Hidup

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Nasib tenaga guru honorer di Kabupaten Sleman terbilang masih cukup memprihatinkan.

Mereka direkrut dan dibutuhkan sekolah untuk mengatasi problem kekurangan guru, tetapi dibayar rendah, padahal pekerjaan yang diemban tidaklah mudah.

Nia, seorang guru sekolah negeri di Sleman, misalnya.

Ia mendapatkan honor bulanan di kisaran Rp1,2 juta.

Jumlah tersebut terbilang pas-pasan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. 

"Untuk layak dan tidak layak sebenarnya tergantung kebutuhan. Tapi, menurut saya itu masih pas-pasan. Habis untuk keseharian saja dan untuk diri sendiri. Belum bisa menabung, belum bisa membayangkan kalau sudah ada keluarga. Harus memutar otak lagi," katanya, Selasa (5/11/2024). 

Nia sudah mengabdi menekuni profesi sebagai guru honorer empat tahun lalu, tepatnya sejak Januari 2021.

Gaji yang diterima, dihitung berdasarkan jam pelajaran.

Nia mengajar 18 jam per Minggu.

Ia tidak memiliki kuasa untuk menambah jam pelajaran lebih banyak.

Karena kebijakan tersebut ditentukan pihak sekolah dan biasanya jam mengajar diutamakan untuk memenuhi target dari guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kebutuhan sertifikasi. 

Baca juga: Problematika Guru Honorer di Indonesia: Ada Komitmen Peningkatan Kesejahteraan, tapi Fiskal Terbatas

Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sleman 2024 yang berada diangka Rp2,3 juta, maka honor bulanan yang diterima Nia masih jauh dari kata layak.

Ia berharap, ke depan kesejahteraan bisa dirasakan merata semua guru dengan kebijakan yang memihak kepada guru honorer. 

"Harapan saya adalah semoga untuk ke depannya ada kebijakan tertentu untuk honorer, diberi rambu rambu yang jelas dari pemerintah terkait. Karena memang di lapangan, ternyata banyak sekolah yang memang kekurangan guru, sehingga merekrut honorer," ujar dia. 

Progres Baik 

Guru honorer berbeda dengan tenaga bantu (naban) guru.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), nasib tenaga bantu guru yang dikelola Pemerintah Provinsi relatif lebih sejahtera.

Nur Rois, Tenaga Bantu Guru Pemda DIY mengungkapkan, kesejahteraan guru yang dikelola Pemda DIY memiliki progres yang cukup baik.

Artinya, proses pengangkatan menjadi P3K telah terprogram dan terencana dengan baik.

Ia sendiri mengawal perjuangan dari yang semula ada sekitar 2.300 guru yang belum diangkat di tahun 2018/2019.

Sekarang tinggal menyisakan sekitar 130-an guru. 

"Setiap tahun ada pengangkatan secara bertahap. Dan beruntungnya di DIY, faktor yang membantu, minimnya kepentingan politik. Jadi semua bisa diakomodir dan sepertinya bisa dituntas (diangkat semua) untuk tahun ini," ujar Rois. 

Pemda DIY memiliki program yang terencana untuk kesejahteraan guru. Meskipun tidak bisa menjangkau hingga guru- guru swasta.

Sebab, terbatasi peraturan perundang-undangan bahwa yang bisa dikelola hanya guru di sekolah berbasis negeri. 

Menurut Rois, tenaga bantu guru di DIY dibawah naungan BKD DIY maupun Disdikpora DIY mendapatkan advokasi kesejahteraan dengan honor atau insentif yang dinilai cukup untuk kebutuhan hidup di Yogyakarta. 

"Walupun pas ya. Artinya pas setandar dengan UMR, pas dengan kebutuhan di DIY saya kira masih anggap layak," ujar Ketua Asosiasi Guru Honorer Sekolah Negeri Khusus Mapel Bahasa Daerah seluruh Indonesia itu. 

"Memang yang masih cukup memprihatinkan berdasarkan pengamatan kami, adalah guru pada wilayah kabupaten/kota. Karena jangkauan dan kekuatan PAD tidak sama dengan Pemerintah Provinsi DIY," sambungnya.(*)