Problematika Guru Honorer di Indonesia: Ada Komitmen Peningkatan Kesejahteraan, tapi Fiskal Terbatas

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Di balik dinding kelas dan papan tulis, ribuan guru honorer di Indonesia berjuang mengajar dengan penuh dedikasi.

Namun, perjuangan mereka tak selalu sejalan dengan kesejahteraan yang diterima.

Meski pemerintah Prabowo Gibran berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, anggaran negara yang terbatas menjadi kendala utama.

Alfath Bagus Panuntun, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan, dalam dokumen visi-misi Prabowo Gibran, pada Asta Cita 4, disebutkan secara eksplisit pada poin ke-41 bahwa Prabowo-Gibran berkomitmen akan mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN.

“Artinya, di atas kertas, Prabowo-Gibran memiliki perhatian pada nasib dan kesejahteraan guru honorer. Akan tetapi, sekali lagi, ini masih di atas kertas. Pelajaran dari banyak politisi Indonesia hanya lip services atau basa-basi, sehingga ketika terpilih tidak mampu mewujudkan janji-janji politiknya. Semoga Prabowo-Gibran berkomitmen,” katanya kepada Tribun Jogja, Selasa (5/11/2024).

Dia mengatakan, upaya untuk menciptakan kesejahteraan guru honorer ini cukup kompleks, melihat ruang fiskal Indonesia yang terbatas.

Baca juga: Gaji Tak Kunjung Sentuh UMP, Guru Honorer di Yogyakarta Menaruh Harap pada Presiden

Sedangkan, kebutuhan negara cukup banyak, apalagi ada 53 menteri dan kepala badan, serta 56 wakil menteri yang tentunya membutuhkan anggara tersendiri.

Untuk bisa menjamin peningkatan kesejahteraan guru, terlebih mereka yang masih berstatus honorer, kata Alfath, hanya bisa dicapai melalui refocusing anggaran.

Perlu pendekatan yang efektif dan efisien serta prioritas yang jelas, menurutnya.

“Dalam hal ini, saya mengusulkan pemerintah untuk lebih berfokus pada investasi sosial karena ini dapat menjadi ‘game changer’. Hal ini dimungkinkan melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan, perbaikan tata kelola pendidikan, dan reformasi kesejahteraan guru,” tambah dia lagi.

Dijelaskan dia, keberadaan guru honorer dilematis dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Di satu sisi, keberadaan mereka diandalkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, tetapi status mereka yang rentan dan ketiadaan jaminan kesejahteraan yang memadai hanya akan membuat posisi mereka tereksploitasi.

“Apabila kita lihat secara lebih detail, banyak guru honorer di wilayah 3T yang sangat berdedikasi melebihi para guru ASN. Namun, kontribusi mereka buat bangsa tidak dikompensasi dengan baik,” paparnya.

Ia mengartikan, sejak awal, pemerintah perlu mereformasi sistem pendidikan yang kelak akan menghasilkan guru-guru terbaik.

“Kemudian, perbaiki mekanisme rekrutmennya, dan berikan peningkatan skill secara berkala. Terakhir, secara bertahap dan dalam waktu yang relatif cepat, bersegera untuk mengubah status guru honorer menjadi ASN agar ke depan, status guru semua sama, dan negara harus berpikir bahwa mereka merupakan aset bagi pembangunan nasional,” tukas dia. (*)