Terungkap Alasan Djamari Chaniago Terima Pinangan Presiden Prabowo untuk jadi Menkopolkam

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan.

Djamari Chaniago merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen).

Selama bertugas di TNI, sejumlah jabatan penting pernah diembannya.

Mulai dari Pangdam III/Siliwangi (1997–1998), Pangkostrad (1998–1999), hingga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI (2000–2004).

Tak hanya itu, Letnan Jenderal (Letjen) (purn) juga pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menjatuhkan sanksi kepada Prabowo terkait kasus penculikan aktivis 1997–1998.

Meski pernah menjatuhkan sanksi kepadanya, Presiden Prabowo akhirnya tetap memilih Djamari Chaniago menjadi Menkopolkam di kabinetnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Djamari Chaniago mengungkapkan alasan dirinya menerima pinangan dari Prabowo Subianto untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Pria kelahiran Padang 8 April 1949 tersebut mengaku dirinya menerima pinangan Presiden untuk bergabung dalam kabinet setelah diajak menggunakan sisa usia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Beliau (Presiden Prabowo) mengajak saya masuk kabinet dan sedikit menyinggung usia,” kata Djamari pasca pelantikan.

“Beliau mengatakan gunakan sisa umur untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara,” imbuhnya.

“Ayok kita sama-sama perbaiki walaupun kita tahu usia kita sudah sekian tapi kita gunakan sisa usia kita untuk kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

Baca juga: Karir Militer Djamari Chaniago Sebelum Dilantik Jadi Menkopolkam

Setelah resmi menjadi Menkopolkam, Djamari Chaniago sudah dihadapkan dengan banyak pekerjaan.

Termasuk soal dampak aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025 lalu.

Djamari Chaniago menyebut dirinya akan mengambil langkah-langkah strategis setelah mendapatkan informasi lengkah dari kantornya.

"Saya kan belum ke kantor. Di kantor saya akan dapat laporan. Sementara beliau (presiden) mengatakan seperti itu (penanganan setelah demo). Nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya melihat dan mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Kemenko Polkam," kata Djamari dikutip dari Wartakotalive.com, Kamis (18/9/2025).