DKPP Bantul Komitmen Tidak Impor Beras dan Dukung Kelancaran Program Makan Bergizi Gratis

DKPP Kabupaten Bantul berkomitmen untuk tidak melakukan impor beras seusai arahan Presiden Prabowo Subianto.

TRIBUNJOGJA.COM/ Neti Istimewa Rukmana
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul, Joko Waluyo. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul berkomitmen untuk tidak melakukan impor beras seusai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah punya cita-cita jangan sampai ada impor beras pada 2025. Jadi, sekarang kami memprioritaskan tanaman padi untuk dikonsumsi masyarakat  sekaligus untuk mendukung kelancaran program makan bergizi," kata Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, Rabu (6/11/2024).

Akan tetapi, sebenarnya sejauh ini, beras hasil produksi pertanian Kabupaten Bantul tidak ada yang diimpor.

Sebab, kebanyakan lahan pertanian yang dimiliki masyarakat Bumi Projotamansari tidak besar.

Kemudian, hasil dari produksi pertanian di Kabupaten Bantul hanya dipergunakan untuk konsumsi pribadi.

Di mana, usai panen padi, kebanyakan akan disimpan dan akan digiling jikalau ingin dikonsumsi.

"Kebanyakan di Bantul kan petaninya punya lahan pertanian kecil. Jadi, hasil panennya hanya disimpan. Dan kalau mau makan tinggal giling," ujarnya.

Dukung Program Makan Bergizi

Joko menyampaikan, selain berkomitmen untuk tidak melakukan impor beras, pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan optimalisasi produk lokal demi mendukung program makan bergizi dan gratis dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Kami memang belum tahu, apakah makan siang bergizi ada kerjasama dengan kami atau tidak. Tapi, kita selaku dinas pertanian dan kebetulan bahan pangan itu dari sektor pertanian, maka kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan bahan-bahan itu dengan baik," tuturnya.

Baca juga: DKPP Bantul Gencarkan Arahan dari Pemerintah Pusat terkait Upaya Swasembada Pangan

Adapun optimalisasi yang dilakukan yakni dengan mengoptimalkan lahan perkarangan untuk ditanami sayuran dan menggalakkan kampung buah melalui kelompok wanita Tani (KWT) Kabupaten Bantul.

Apalagi saat ini, ada 700 KWT di wilayah pimpinannya, sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik dalam mendukung program-program prioritas pemerintah pusat.

"Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan pembenahan tempat pemotongan ayam. Harapannya biar ayam yang dipotong untuk dikonsumsi bisa semakin higienis dan halal," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, pihaknya juga terus mendorong pemanfaatan tanah kosong sebagai lahan pertanian. Salah satunya menggunakan wedi kengser seperti yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Kita punya lahan wedi kengser seluas 7,2 hektare untuk ditanami padi dan meningkatkan ketahanan pangan. Itu ada di Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul," ucap Joko.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved