Gaji Tak Kunjung Sentuh UMP, Guru Honorer di Yogyakarta Menaruh Harap pada Presiden

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Predikat Kota Pelajar yang disandang Yogyakarta, tidak sepenuhnya menyajikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

Nasib sejumlah guru honorer di Yogyakarta dewasa ini masih terkatung-katung.

Pengabdiannya untuk bangsa, belum diganjar dengan upah yang terbilang layak.

Ardian misalnya, hampir 3 tahun menekuni profesi sebagai guru honorer di sebuah sekolah swasta di Yogyakarta, dengan pendapatan yang masih jauh dari kata layak.

Bahkan, ia menyebut, gaji bulanannya tidak kunjung menembus Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta, yang "hanya" di kisaran Rp2,1 juta.

"Kalau patokannya UMP, ya masih cukup jauh. Sudah hampir 3 tahun ini saya jadi guru honorer, tapi gajinya cuma segitu," urai Ardian, Selasa (5/11/2024).

"Guru swasta masih belum sampai UMP. Mungkin, kalau yang negeri ada beberapa, atau semua sekolah, itu sudah di atas UMP," tambahnya.

Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ardian pun benar-benar harus melakukan upaya pengiritan, guna menghindari besar pasak daripada tiang.

Ia tidak menampik, fenomena itu menjadi tantangan tersendiri yang lumrah dilakukan guru honorer di Yogyakarta, terutama yang sudah berkeluarga.

"Kalau kondisinya sudah berkeluarga, dengan pendapatan sekarang yang seperti ini, ya harus kuat-kuat, ikat pinggang kencang-kencang lah," jelasnya.

Baca juga: Gaji Guru Honorer di Bantul Sudah Tidak Ada yang di Bawah Standar Upah Minimum

Oleh sebab itu, Ardian pun menggantungkan harapan pada Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menggembar-gemborkan wacana peningkatan gaji guru.

Ia berharap, kedepannya, kesejahteraan bisa benar-benar merata dirasakan seluruh guru, termasuk honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Kalau bisa, guru swasta (dijadikan) PPPK juga tidak apa-apa, malah bagus. Tapi, kalaupun nggak bisa, ya setidaknya ada upaya lain," ungkapnya.

"Setidaknya ada pendapatan layak yang diberikan. Kalau gaji nggak bisa naik, ya mungkin bisa diberikan insentif untuk guru honorer," lanjut Ardian.

Di samping itu, dirinya juga mendorong supaya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru bisa dibuka seluas-luasnya.

Bukan tanpa alasan, dalam beberapa tahun terakhir, Ardian menyebut, formasi yang dibuka cenderung sangat sedikit, terutama di daerah domisilinya.

"Kuota untuk PPPK guru nggak banyak, hanya beberapa saja yang dibuka, sekitar puluhan lah. Jadi, persaingannya ketat banget," cetusnya.

Sementara, Rubi, seorang mantan guru honorer di Yogyakarta yang kini sudah menyandang status PPPK, merasakan betul jurang kesenjangan tersebut.

Namun, ia pun tidak memungkiri, untuk menjadi PPPK, guru harus berjuang ekstra keras, lantaran persaingan yang cenderung sengit di proses seleksi.

"Ya karena persaingannya memang seketat itu, pernah merasakan pahitnya nggak lolos juga," jelasnya.

Ia menyebut, kehidupannya bersama keluarga perlahan semakin membaik sejak diterima sebagai guru PPPK beberapa tahun lalu.

Hanya saja, Rubi tidak melupakan masa-masa berat menekuni profesi guru honorer selama lebih dari 4 tahun, yang membuatnya nyaris putus asa.

"Sempat berpikir, apa kerja yang lain saja ya, karena memang gajinya nggak cukup buat hidup. Semoga ini jadi perhatian pemerintah," jelasnya. (*)