Jeritan Buruh di Jogja: Stop Normalisasi Upah Murah, UMP Rp2 Jutaan 'Cuma Numpang Lewat'

TRIBUNJOGJA.COM - Fenomena upah murah di Yogyakarta tak henti-hentinya menuai kritik tajam dari kalangan buruh. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya di angka Rp2.264.080 dinilai sudah tidak layak, seiring makin tingginya biaya hidup di Kota Pelajar.

Salah seorang pekerja di Kota Yogyakarta, yang akrab disapa John Pedro, warga Umbulharjo, secara gamblang menyatakan kekecewaannya. Ia mendesak agar pemerintah menetapkan kenaikan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 secara signifikan.

"Sebenarnya kalau ditanya harapan, dari tahun ke tahun tetap sama. Keinginan kami ada kenaikan yang signifikan. Karena UMP DIY yang hanya Rp2 jutaan itu kan cuma numpang lewat. Biaya hidup di Yogyakarta sudah jauh melampaui itu," tandasnya, Selasa (14/10/25).

John pun menyambut baik dorongan dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY yang meminta penetapan UMP dan UMK didasari oleh survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hasil survei menyatakan, KHL di Kota Yogyakarta mencapai Rp4.449.570, disusul Sleman Rp4.282.812, Bantul Rp3.880.734, Kulon Progo Rp3.832.015, dan Gunungkidul Rp3.662.951.

"Itu tidak muluk-muluk. Untuk hidup di Yogyakarta, di masa sekarang, dengan pendapatan Rp4 jutaan per bulan itu sebenarnya cenderung mepet, tapi sudah cukup buat bayar cicilan rumah, dan kebutuhan keluarga," jelasnya.

Namun, dirimya menyayangkan, survei-survei terkait KHL itu seolah tidak pernah digubris dalam rangkaian proses penetapan standar upah. Hasilnya, berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, kenaikan upah yang ditetapkan cenderung sangat minimalis.

"Masalahnya dari dulu sama saja, survei-survei itu nggak pernah dipedulikan. Saat penetapan, jatuhnya cuma segitu-segitu saja. Untuk menuju angka Rp3 juta pun masih jauh banget," keluhnya.

Dengan tren upah yang hanya di kisaran Rp2 jutaan, John menyebut, kalangan pekerja di Yogyakarta harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan, tidak sedikit yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan agar keluarganya tetap tercukupi di tengah himpitan ekonomi dewasa ini.

"Setiap hari harus banting tulang, kencangkan ikat pinggang, terutama yang sudah berkeluarga, seperti saya. Kadang ngambil side job juga, di luar pekerjaan utama, biar bisa menyisihkan sedikit-sedikit, buat jaga-jaga, istilahnya uang darurat lah. Syukur-syukur masuk tabungan," cetusnya.

Lebih lanjut, John juga menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah daerah kepada buruh. Ironisnya, ia menduga, ada pihak-pihak yang seakan sengaja diarahkan untuk meromantisasi Yogyakarta dengan 'mitos' serba murah.

"Coba diamati, apanya yang murah? Harga tanah di kota saja termasuk yang termahal di Indonesia, lalu harga beras, harga bensin, dan kebutuhan lain juga sama dengan daerah lain. Terus, apanya yang murah?" tegasnya.

"Makanya, stop lah, enggak usah meromantisasi Yogyakarta dengan kiasan-kiasan serba murah. Jadi, makin lama kok kesannya seperti menormalisasi upah murah, bahkan menormalisasi kemiskinan," urai John.

Belakangan, meski tuntutan kenaikan UMK telah disuarakan secara masif, John menyayangkan minimnya tanggapan dari pihak-pihak terkait yang punya kewenangan di sektor pengupahan. Padahal, ia memandang keresahan kini sudah menjadi gerakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya buruh dan aktivits saja.

John menyebut, deretan seniman, termasuk musisi di Yogyakarta, semakin masif menyuarakan problem krusial berkepanjangan itu. Ia pun mengutip penggalan lirik lagu 'Spirit 25' karya The Glad berkolaborasi bareng Andry Priyanta, yang baru dirilis beberapa bulan lalu.

"'Selamat datang di neraka Jogja, upah murah ra duwe duit ra masalah. Jaga lingkaran terus menyala, sampai kemenangan itu tiba,' itu kan kena banget ya sindirannya. Tapi, ya sama saja, enggak pernah didengar," tutupnya, sembari terkekeh. (aka)