DPRD Kulon Progo
DPRD Kulon Progo Sepakati Alkap Dewan Terdiri dari 4 Komisi dan 4 Badan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Iwan Al Khasni
Tribunjogja.com Kulon Progo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (30/10/2024).
Agenda kali ini adalah pembentukan tata tertib (tatib) dan alat kelengkapan (alkap) dewan.
Pembentukannya pun telah disepakati oleh seluruh anggota.
Berdasarkan keputusan tersebut, disepakati alkap yang terdiri dari 4 komisi dan 4 badan.
4 komisi tersebut masing-masing beranggotakan 9 hingga 10 orang.
Sedangkan 4 badan yang terbentuk adalah Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta Badan Kehormatan (BK).
Banggar dan Bamus masing-masing memiliki sebanyak 21 orang anggota dewan.
Sedangkan Bapemperda beranggotakan 11 orang dan BK beranggotakan 5 orang.
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menyatakan pembentukan alkap dan tatib tersebut sebelumnya sudah dibahas secara bersama-sama.
"Pembentukan alkap dan tatib ini kami lakukan secara musyawarah mufakat," kata Aris usai Rapat Paripurna.
Pasca terbentuk, ia memastikan seluruh anggota akan langsung bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Sebab saat ini mereka harus menyelesaikan 3 Peraturan Daerah (Perda) yang harus disahkan tahun ini.
Ketiganya adalah Perda APBD 2025, Perda Pengarusutamaan Gender, serta Perda Perubahan Bentuk BPR Bank Pasar Kulon Progo menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PT Bank Perekonomian Kulon Progo.
"Kami saat ini sudah dikejar waktu untuk menyelesaikan 3 Perda tersebut," ujar Aris.
Alkap dan Tatib DPRD Kulon Progo resmi dibentuk sekitar sepekan setelah pelantikan pimpinan dewan definitif.
| BREAKINGNEWS: Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Ditahan Atas Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata |
|
|---|
| Polisi Sleman Bongkar Sindikat Penjahat Rental Mobil, 2 Kendaraan Dikembalikan Ke Pemiliknya |
|
|---|
| Ketua KPK Sebut Penyelidikan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Masih dalam Tahap Telaah Awal |
|
|---|
| MPBI DIY Minta BPS DIY Terlibat Aktif dalam Penetapan Upah Minimum 2026 |
|
|---|
| Fenomena 'AI-Relationship', Saat Gen Z Lebih Nyaman Berteman dan Curhat ke ChatGPT |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.