Satpol-PP DIY Dorong Jaga Warga Bantu Tangani Konflik Sosial Akibat Pilkada

Noviar juga menekankan, bukan hanya menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah, Jaga Warga juga bisa berperan dalam pengembangan ekonomi dan destinasi Pariwisata di di wilayahnya masing-masing.

Misalnya, Jaga warga bisa menginisiasi pengembangan kelompok ternak untuk menambah penghasilan warga, maupun pengembangan destinasi wisata. 

"Muaranya supaya dapat menambah pemasukan bagi masyarakat," kata dia. 

Sementara itu, Kasatpol-PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi mengatakan, sama seperti kelompok yang lain, di dalam pengurus Jaga Warga juga berpotensi terjadi kotak-kotak pilihan secara pribadi.

Tetapi secara kelembagaan, Kelompok Jaga Warga harus netral.

Sebab itu, Ia mengimbau dalam menjalankan ketugasannya, harus bisa dipetakan. 

"Jika ada embrio konflik, maka sebagai personel Jaga Warga harus mengambil peran terlebih dahulu sebagai kelembagaan, untuk mendukung dalam menciptakan situasi yang kondusif dan nyaman.

Itu peran yang utama. Ini mudah jika diucapkan tetapi membutuhkan kemampuan berembug untuk mewujudkannya," kata Shavitri.

"Harapan kami, pengurus jaga warga yang paling dekat dengan kehidupan lingkungan di tingkat Padukuhan, bisa menyelesaikan persoalan dan konflik. Jika tidak bisa maka berkoordinasi dengan kami di tingkat Kabupaten," imbuh dia. 

Sejauh ini di Kabupaten Sleman sudah terbentuk 1.160 Kelompok Jaga Warga dari total 1.212 Padukuhan.

Artinya, masih tersisa 52 Padukuhan yang belum memiliki Jaga Warga.

Menurut Shavitri, dari kelompok yang sudah terbentuk, ada Padukuhan yang membentuk Jaga Warga secara mandiri.

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki kelompok Jaga Warga ini semakin kuat karena melihat perannya yang sangat penting di masyarakat. 

"Kami berharap, tahun 2025 Kelompok Jaga Warga dapat terbentuk di seluruh Padukuhan di Sleman," harap dia.( Tribunjogja.com )