Paniradya Pati Kaistimewaan Beberkan Regulasi dan Manfaat

Harus Paham Regulasi
Sementara Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan DPTR DIY, Moh Qayyim Autad SKom MT menguraikan pentingnya memahami regulasi yang mengatur penggunaan tanah Kasultanan. Menurut Qayyim, terdapat tiga regulasi utama yang perlu diperhatikan masyarakat.

"Yang pertama, adalah Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten," ujarnya.

Regulasi ini menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi saat masyarakat mengajukan permohonan untuk memanfaatkan tanah. "Banyak syarat yang harus dipenuhi, misalnya surat keterangan tanah dari kalurahan, rekomendasi tata ruang, dan rekomendasi pemanfaatan ruang," tambahnya.

Regulasi kedua adalah Pergub Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur prosedur permohonan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. "Regulasi ini memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti masyarakat," jelas Qayyim.

Terakhir, ia menyebutkan Pergub Nomor 24 Tahun 2024, yang secara khusus mengatur pemanfaatan tanah kas kalurahan. "Tanah kas kalurahan, juga termasuk tanah khas Kasultanan yang berasal dari hak anggaduh," tegasnya.

Qayyim mengingatkan, bahwa meskipun proses permohonan pemanfaatan tanah terlihat rumit, tapi sebenarnya tak sulit. "Prinsipnya, permohonan pemanfaatan itu mudah. Namun, informasi terkait langkah-langkahnya perlu disampaikan secara lebih jelas kepada masyarakat agar tidak terkendala," ujarnya.

Kisah Manfaat Warga
Beny Budyo Winahyu, seorang penerima manfaat dari tanah kasultanan, yang berbagi kisahnya mengenai perjalanan panjang hingga akhirnya menerima serat kekancingan pada 5 September 2024. Dalam sebuah acara diskusi, Beny menyatakan rasa syukurnya setelah lama menunggu dan tinggal di bantaran sungai. 

"Alhamdulillah, setelah sekian lama berproses, kami akhirnya mendapatkan serat kekancingan," ungkapnya.

Beny menjelaskan, bahwa untuk memenuhi persyaratan tata ruang, mereka harus melengkapi dokumen dengan sedetail mungkin. "Pengukuran dengan batas A, B, C, D, serta rekomendasi dari beberapa pihak terkait memang agak rumit," jelasnya.

Namun, ia merasa bersyukur telah melewati semua tahapan tersebut. Ia melanjutkan, "Tempat kami sekarang sangat berbeda dibandingkan kondisi antara 2015 dan 2017, ketika kami setiap tahun kebanjiran."

Pada saat hujan, Beny mengingat betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. "Saat yang lain tidur, kami terbangun di pinggir kali, berjejer dengan banyak orang, takut air meluap dan masuk ke rumah."

"Alhamdulillah, sejak 2017 hingga sekarang, kami tak pernah kebanjiran. Kami sudah tertata," tegasnya.

Menurut Beny, sebelumnya akses jalan di pinggir sungai sangat sempit, hanya sekitar 70 cm. Sebelumnya situasi kawasannya sangat kumuh. “Tapi kami sudah membangun fasilitas akses dengan bantuan pemerintah kota, sehingga tempat kami sekarang layak huni," imbuhnya. 

Beny juga menjelaskan bagaimana mereka menggabungkan upaya tersebut dengan program PTSL, yang mengharuskan mereka memotong rumah sekitar 3 meter untuk dijadikan akses. "Alhamdulillah, sekarang mobil pun bisa lewat di pinggir sungai," tutupnya.

Kisah Beny menjadi contoh nyata bagaimana pemanfaatan tanah kasultanan dapat memberikan perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat, mengubah kawasan yang dulunya kumuh menjadi tempat yang layak huni. (han/ord)