Paniradya Pati Kaistimewaan Beberkan Regulasi dan Manfaat

YOGYA, TRIBUN - Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat soal pemanfaatan tanah kasultanan, Paniradya Kaistimewaan DIY menggelar acara Rembag Kaistimewan dengan tema ‘Tata Cara Pemanfaatan Tanah Kasultanan’ pada Jumat (18/10/2024).

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP Msi menjelaskan tentang keistimewaan Jogja. "Ada lima urusan yang diatur dalam keistimewaan ini, dan satu di antaranya urusan pertanahan," ujarnya.

Ia menekankan soal pentingnya setiap urusan sejalan dengan regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur pertanahan. Aris memaparkan, bahwa undang-undang ini memiliki lima tujuan, di antaranya adalah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

"Banyak masyarakat yang tak mengetahui proses yang ada saat ini, atau hanya mendengar dari media yang mungkin tak sepenuhnya akurat," katanya.

Tugas Paniradya, tandasnya, adalah menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat. Acara ini juga membahas bagaimana pemanfaatan tanah kasultanan dapat mensejahterakan dan menentramkan masyarakat.

"Kami memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan tersebut," tambahnya.

Urusan pertanahan, yang menjadi fokus diskusi, diatur dalam peraturan daerah dengan tiga pilar utama: pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Aris menegaskan, bahwa pentingnya pemahaman tentang siapa yang mendapatkan alokasi tanah kasultanan dan bagaimana prosesnya berjalan.

Aris berharap, Rembag Kaistimewan ini menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih memahami tata cara pemanfaatan tanah kasultanan, serta memberikan ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan warga. Dengan informasi yang tepat diharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan tanah kasultanan dengan bijak demi kesejahteraan bersama.

Ada Hak Adat
KHP Datu Dana Suyasa, Ir Agus Langgeng Basuki pada kesempatan tersebut ikut menjelaskan mengenai kategori tanah kasultanan dan hak adat yang menyertainya. Menurut Agus, tanah kasultanan terbagi menjadi dua kategori utama: tanah keprabon dan tanah bukan keprabon.

"Sesuai ketentuan peraturan gubernur, tanah keprabon digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya, termasuk alun-alun, masjid gede, dan sebagainya," jelasnya.

Di sisi lain, tanah bukan keprabon mencakup tanah yang dikelola Kasultanan serta tanah kalurahan yang merupakan milik Kasultanan. "Tanah ini dapat digunakan masyarakat selama tak sedang digunakan Kasultanan sendiri," tambah Agus.
Pentingnya pengaturan penggunaan tanah kasultanan, diungkapkan Agus, melalui pemberian hak adat pemanfaatan. "Ada empat hak adat yang diberikan Kasultanan, yang dituangkan dalam bentuk izin, semisal serat palilah dan serat kekancingan," ujarnya.

Hak adat pertama yang dijelaskan, adalah hak anggaduh. Hak ini berlaku untuk tanah bukan keprabon dan hanya diberikan kepada pemerintah kalurahan.

"Secara historis, hak anggaduh memang sudah ditetapkan demikian, dan tanah ini kemudian disebut sebagai tanah kalurahan," ungkap Agus.

Selain hak anggaduh, terdapat juga hak angganggu, hak magersari, dan hak hindu. "Setiap hak ini dibedakan berdasarkan siapa yang menggunakannya. Namun, khusus untuk hak anggaduh, hanya pemerintah kalurahan yang berhak menerimanya," tegas Agus.

Melalui penjelasan ini, Agus berharap masyarakat dapat memahami berbagai jenis hak atas tanah kasultanan dan mencegah kesalahpahaman yang mungkin terjadi. "Penting untuk memberikan informasi yang akurat, agar masyarakat tak salah kaprah dalam memahami pemanfaatan tanah kasultanan," lanjutnya.