Penangguhan Penahanan I Nyoman Sukena, Terdakwa Kasus Landak Jawa Dikabulkan, Dijamin Orang Ini

Dan saat ini proses hukum di kepolisian atau di Polda Bali sudah tahap 2 atau sudah penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 12 Agustus 2024 yang lalu. 

Kombes Jansen menegaskan bahwa selama proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Bali, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap Nyoman Sukena.

Kemudian setelah diserahkan ke jaksa untuk mendapat kepastian hukum, itu bukan kewenangan kepolisian. 

“Sekali lagi kami luruskan bahwa sesuai amanah UU memelihara, memiliki atau menyimpan satwa yang dilindungi dalam hal ini Landak Jawa itu masuk yang dilindungi sesuai UU yang berlaku itu dapat dipidana,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat, apabila menemukan atau mengetahui ada satwa yang patut diduga dilindungi, tolong dicek. 

Saat ini tidak ada lagi alasan masyarakat tidak mengetahui, karena sekarang bisa dicek di media yang ada, apakah satwa yang ditemukan ini kategori yang dilindungi. 

Sehingga langkah-langkah lebih lanjut agar tidak terkena terbawa hukum itu bisa dilakukan oleh masyarakat. 

“Sekali lagi kami menjelaskan agar masalah ini tidak menjadi kesalahpahaman."

"Polri dalam proses awal itu memang ada amanah undang-undang bahwa menyimpan, memiliki dan memelihara hewan dilindungi harus memiliki izin dari instansi terkait dalam hal ini BKSDA. Dan itu yang tidak ada pada saat proses hukum berjalan,” papar Kombes Jansen Panjaitan.

Disinggung mengenai bagaimana awal adanya informasi masyarakat yang dimaksud, Kabid Humas Polda Bali mengatakan masyarakat yang melaporkan tersebut mengetahui bahwa itu satwa yang dilindungi, karena itu pada saat dicek oleh teman-teman Ditreskrimsus ya betul ditemukan ada jenis Landak Jawa yang memang kategorinya adalah satwa yang dilindungi. 

“Pada saat itu juga kita tanyakan kepada pemilik atau yang menguasai satwa tersebut memang dia menemukan dan dia tidak ada izin dan tidak memberitahukan kepada instansi terkait,” tuturnya.

"Sesuai dengan amanah UU, dikenakan sanksi pidana, oleh karena itu diimbau kepada masyarakat agar hal tersebut tidak terulang kembali, jangan sampai ada alasan tidak tahu."

Sekarang ini banyak media atau sumber informasi yang bisa langsung diketahui untuk memastikan bahwa hal tersebut bisa dikenakan sanksi pidana atau tidak.(*)