Penangguhan Penahanan I Nyoman Sukena, Terdakwa Kasus Landak Jawa Dikabulkan, Dijamin Orang Ini

TRIBUNJOGJA.COM, DENPASAR - Penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa kasus Landak Jawa I Nyoman Sukena dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang yang digelar pada Kamis (12/9/2024) siang.

Majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan dengan pertimbangan bahwa I Nyoman Sukena merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah ke keluarga.

Selain itu, adanya jaminan dari anggota DPR RI Komisi VI Rieke Diah Pitaloka dan Kejati Bali.

Kepada terdakwa, majelis hakim PN Denpasar meminta I Nyoman Sukena untuk kooperatif selama menjadi tahanan rumah karena sewaktu-waktu penangguhan penahanan dapat dicabut.

Sidang lanjutan yang digelar pada hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi meringankan dan pemeriksaan terdakwa.

Baca juga: Rawat Landak Jawa yang Dipelihara Almarhum Mertuanya, I Nyoman Sukena Malah Terancam Hukuman 5 Tahun

Kronologi Penangkapan

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan pun memberikan keterangan terkait kasus landak jawa yang tengah viral.

Pihaknya membenarkan bahwa Polda Bali melakukan penyidikan awal terhadap kasus tersebut sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami ingin menjelaskan bahwa benar proses awal penyidikan penanganan kasus binatang yang dilindungi dalam hal ini Landak Jawa tersebut dilakukan oleh Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Bali,” ujar Kombes Jansen, dikutip dari keterangan video resmi yang diterima tribunbali.com, Kamis 12 September 2024. 

Ia menambahkan, di mana dasar proses penyidikan awalnya adalah berdasarkan informasi dari masyarakat terhadap dugaan di sebuah rumah menyimpan, memiliki dan memelihara satwa liar. 

“Perlu kami jelaskan terhadap jenis hewan atau satwa Landak Jawa yang diamankan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku itu adalah satwa yang dilindungi,” imbuh Kombes Jansen.

Jansen menyampaikan bahwa kepada masyarakat boleh merawatnya, tetapi harus ada izin dan harus diketahui oleh instansi terkait dalam hal ini BKSDA Bali. 

Berawal dari informasi masyarakat yang masuk itu, kemudian Subdit IV Tipidter Polda Bali melakukan penyidikan dan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket.

“Berdasarkan dari informasi masyarakat tersebut ditemukan benar ada memiliki, menyimpan dan memelihara satwa itu tanpa izin."

"Dan tentunya berdasarkan amanah UU harus dilakukan proses hukum, prosesnya saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.