Jelang Pilkada 2024, Sri Sultan HB X Sebut Demokrasi di DIY Semakin Matang

Selain netralitas, menurut Menkopolhukam, stabilitas politik, hukum dan keamanan juga harus dijaga. Hal ini sangat penting dan mutlak agar untuk dapat mewujudkan pilkada yang aman. Apalagi pilkada akan digelar di 545 daerah. Hal ini berarti pilkada dilaksanakan serentak di 37 propinsi dan 508 kabupaten/kota. 

"Mari kita bersama karena kondisi polhukam sangat mempengaruhi pilkada. Semua sepakat untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan," tandasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, KPU, Bawaslu dan lembaga non bawaslu juga harus bekerja sesuai jalurnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Menurut Hadi, mereka harus bersikap netral dan menjamin hak politik masyarakat.

Di tingkat daerah, Pemda dan Pemkab/Pemkot juga harus mendukung penyelenggaraan pilkada.

Selain itu memberikan fasilitas dalam pilkada seperti keamanan dan kesediaan anggaran. 

"Karena anggaran sudah mulai dianggarkan sesuai tahapan (pilkada)," tandasnya. 

Sementara partai politik (parpol) dan pasangan calon (paslon) dapat mendeklarasikan diri untuk taat prosedur dan taat aturan.

Hal ini penting untuk menghindari praktik kecurangan pilkada. 

Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mengantisipasi polarisasi dan misinformasi.

Dengan demikian masyarakat bisa ikut berperan serta mengawal jalannya pilkada. 

"Jangan judah terprovokasi, jangan sampai ada sumbu pendek," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )