Jelang Pilkada 2024, Sri Sultan HB X Sebut Demokrasi di DIY Semakin Matang

TRIBUNJOGJA.COM- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan evaluasi positif menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayahnya. 

Sultan mengungkapkan bahwa secara umum,proses demokrasi di DIY berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat.

Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu. 

"Angka partisipasi di DIY tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DIY semakin menyadari pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, kampanye yang dilakukan oleh para calon juga dinilai lebih tertib dan beradab, dengan minimnya tindakan-tindakan yang kontraproduktif seperti penggunaan knalpot brong," ujar Sultan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta, Rabu (21/8).

Meskipun demikian, Gubernur mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Politik uang, konflik antar pendukung, dan perusakan alat peraga kampanye masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya, antara lain pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan pada bulan Februari dan November 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pemilu.

Selanjutnya, Pemda DIY telah melakukan perekaman e-KTP bagi pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri untuk memastikan semua warga negara yang berhak dapat menyalurkan suaranya.

"Berikutnya, pemetaan wilayah rawan konflik untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik," kata Sultan.

"Pembinaan terhadap organisasi masyarakat bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif selama pelaksanaan pemilu serta pendidikan politik diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam pemilu," kata Sultan.

Pemda DIY juga mengeluarkan edaran mengenai netralitas ASN untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pemda DIY juga melakukan optimalisasi aplikasi Sri Kresno, untuk memantau pelaksanaan pemilu dan memastikan berjalannya dengan lancar.

"Tim pemantauan dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilu dan menindaklanjuti laporan pelanggaran. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pelanggaran pemilu melalui layanan aduan yang telah disediakan," kata Sultan.

Dalam kesempatan yang sama, Menkopolhukam Hadi Tjahtjanto menegaskan TNI/Polri dan ASN harus menjaga netralitas dalam penyelenggaran Pilkada 2024. Hal ini penting agar pesta demokrasi tersebut terjaga integritasnya. 

"Aparat keamanan selain bertugas mendukung keamanan juga wajib menjaga netralitas. Netralitas (TNI, Polri dan ASN) ini harus jadi kesadaran pribadi agar pilkada bisa dijaga integritasnya," papar Hadi.