APBD Kabupaten Klaten Sampai Triwulan Pertama 2024 Telah Terserap 8,29 Persen 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan (Rakorlak) Triwulan I 2024 pada Selasa (7/5/2024).

Rakorlak yang digelar di Pendopo Kabupaten Klaten itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, yang mewakili Bupati Klaten, Sri Mulyani, dan Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya.

Pada kesempatan itu, terungkap bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Klaten sampai triwulan pertama 2024 telah terserap 8,29 persen.

Baca juga: PHRI Sebut Sampah Hotel dan Restoran di Bantul Bisa Mencapai 15 Ton per Hari

Jajang menyebut, pada tahun ini di Kabupaten Klaten ada sebanyak 439 program, 983 kegiatan, dan 3.140 sub kegiatan, mulai dari belanja modal, operasional, belanja tidak terduga, hingga transfer, dengan total anggaran sekitar Rp3,1 triliun.

"Dari jumlah tersebut, sementara telah terealisasi sekitar Rp262 miliar sekian. Artinya serapan anggaran di angka 8,29 persen sampai triwulan pertama ini,"  ucap Jajang Prihono, Selasa (7/5/2024).

Sementara itu, realisasi presentasi capaian fisik dilaporkan sudah melewati target dan mengalami deviasi positif atau plus 0,56 persen. Yakni telah tercapai 25,53 persen dari target 24,97 persen.

"Alhamdulillah capaiannya melebihi target. Semoga capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan kembali," katanya.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah untuk bisa bekerja lebih keras dalam melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan. 

Di antaranya memastikan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan DPA bisa dilaksanakan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat manfaat. Kemudian melakukan sinergitas dengan stakeholder terkait, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan optimalkan pengendalian internal OPD. 

"Selain itu, jajaran OPD harus peka mensikapi perkembangan zaman dan dinamika yang ada. Semua punya kewajiban berpikir sesuai lingkup masing-masing bagaimana membangun Klaten," ucapnya. 

Pihaknya juga mengajak jajaran OPD untuk mengali potensi masing-masing ke kementerian terkait. Harapannya agar bisa memperluas sumber anggaran pembangunan di Kabupaten Klaten, tanpa harus selalu bergantung dengan APBD. (drm)