China Dukung Rusia Bentuk Komisi Investigasi PBB Usut Peledakan Nord Stream

TRIBUNJOGJA.COM, NEW YORK - China mendukung rancangan resolusi Rusia tentang penyelidikan ledakan di Nord Stream.

Resolusi rancangan Rusia diajukan ke Dewan Keamanan PBB guna membentuk komisi untuk menyelidiki sabotase pipa Nord Stream itu.

Sikap Beijing ini disampaikan Duta Besar China di PBB, Zhang Jun, Senin (20/2/2023). "Ya, tentu saja," katanya menjawab pertanyaan jurnalis apakah China mendukung draft resolusi Rusia itu.

Menurut diplomat itu, pembentukan komisi penyelidikan atas sabotse infrastruktur regional itu permintaan yang sah.

Utusan tersebut mencatat China mendukung pembahasan topik ini di Dewan Keamanan.

China juga mendukung penerapan tindakan yang tepat untuk memastikan ada gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya.

Detail struktur komisi penyelidikan menurut draft resolusi itu tengah menunggi finalisasi.

Baca juga: Peledakan Nord Stream Punya Konsekuensi Sangat Serius bagi Eropa

Baca juga: Hersh Janjikan Laporan Lebih Teknis Terkait Peledakan Nord Stream

Baca juga: Politisi Jerman Tuntut Kanselir Olaf Scholz Serius Selidiki Ledakan Nord Stream

Menurut rancangan tersebut, komisi harus terdiri pengacara independen dan diakui secara internasional, yang akan dipilih Sekretaris Jenderal PBB.

Pada saat yang sama, kepala komite penyelidikan harus melapor dalam waktu 14 hari kepada Dewan Keamanan tentang rekomendasi komisi.

Draft resolusi itu berisi kecaman atas perusakan Nord Streams dan menekankan peristiwa itu jelas sabotase, bukan bencana alam.

Teks resolusi juga menunjukkan serangan terhadap saluran pipa terjadi setelah ancaman berulang kali terhadap Nord Stream oleh pimpinan AS.

Sebelumnya, Rusia meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 22 Februari 2023 sehubungan perusakan Nord Stream.

Ledakan Nord Stream di lepas pantai Denmark terjadi 26 September 2022 di dua dua pipa gas ekspor Rusia ke Eropa.

Vladimir Putin menyebutnya tindakan terorisme yang nyata. Otoritas Jerman, Denmark, dan Swedia tidak mengesampingkan sabotase yang ditargetkan.

Operator Nord Stream, Nord Stream AG, melaporkan kerusakan infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencatat tidak mungkin untuk memperkirakan jangka waktu perbaikan.

Pada 8 Februari 2023, jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh menerbitkan sebuah artikel tentang penyelidikannya atas insiden tersebut.

Publikasinya mengatakan selama latihan NATO Baltops pada musim panas 2022, penyelam Amerika memasang bahan peledak di bawah Nord Streams.

Bahan peledak itu diaktifkan oleh orang Norwegia tiga bulan kemudian. Presiden AS Joe Biden memutuskan menyabotase Nord Stream setelah lebih dari sembilan bulan berdiskusi rahasia dengan tim keamanan nasional.

Pentagon memberi tahu RIA Novosti, AS tidak ada hubungannya dengan peledakan pipa gas Rusia tahun lalu. Gedung Putih membuat pernyataan serupa.

Di sisi lain, China telah menyusun laporan komprehensif menyikapi berbagai isu krusial global, terutama terkait hegemoni AS.

Menurut Beijing, Washington menggunakan seluruh dunia untuk keuntungan ekonominya, menunjukkan kesombongan dan prasangka.

AS telah menyalahgunakan posisinya yang hegemonik di dunia selama beberapa dekade untuk menuai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menabur persaingan dan ketidakstabilan di negara lain.

Laporan iti diterbitkan Senin (20/2/2023) di situs web resmi Kementerian Luar Negeri China.

Dokumen tersebut berupaya untuk menarik perhatian internasional terhadap bahaya praktik AS terhadap perdamaian dan stabilitas dunia serta kesejahteraan semua orang.

Ini menawarkan contoh keegoisan yang diakui Washington di bidang politik, militer, ekonomi, teknologi dan budaya.

Selama satu abad, AS telah memperlakukan Amerika Latin sebagai halaman belakangnya, di mana mereka yang melawan AS menghadapi campur tangan politik, intervensi militer, dan subversi rezim.

Di tempat lain, Washington menciptakan blok yang memecah belah di bawah pengaruhnya, dan mendorong revolusi warna melawan lawan.

Akhir-akhir ini Washington telah mengemukakan dikotomi yang salah tentang demokrasi vs otokrasi, dan secara sewenang-wenang melabeli negara sebagai anggota salah satu kubu.

Menurut dokumen itu, penggunaan kekuatan telah menjadi ciri ekspansionisme AS sejak kemerdekaannya.

Sejak tahun 2001 saja, perang yang dilancarkan Washington atas nama memerangi terorisme telah merenggut lebih dari 900.000 nyawa dengan sekitar 335.000 di antaranya warga sipil.

Pentagon telah menggunakan serangkaian metode perang yang mengerikan, dari senjata biologis di Korea hingga amunisi uranium yang habis dalam beberapa waktu terakhir.(Tribunjogja.com/RiaNovosti/RussiaToday/xna)