Politisi Jerman Tuntut Kanselir Olaf Scholz Serius Selidiki Ledakan Nord Stream

TRIBUNJOGJA.COM, BERLIN – Anggota parlemen Jerman dari Partai Kiri (Die Linke) Sevim Dagdelen, menuntut pemerintah Berlin tidak boleh menghalangi pembentukan penyelidikan internasional atas ledakan di pipa gas Nord Stream.

Seruan Dagdelen datang setelah jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh menulis laporan mendalam AS dan Norwegia berada di balik ledakan 26 September 2022 di jaringan pipa Laut Baltik.

Jaringan pipa gas dibangun untuk mengangkut gas dari Rusia ke Jerman. Proyek raksasa dibangun konsorsium Rusia, Jerman, Belanda dan perusahaan Swiss.

"Tampaknya pemerintah federal...tidak memiliki kekuatan maupun keinginan untuk menyelidiki tindakan teroris ini dengan baik," kata Dagdelen.

Anggota parlemen mendesak pihak berwenang untuk menemukan tanggapan sekuat mungkin terhadap serangan teroris terhadap infrastruktur Jerman dan Eropa.

Dagdelen berpendapat itu adalah tugas Kanselir Olaf Scholz untuk memastikan penyelidikan penuh atas ledakan di jaringan pipa, yang penting untuk pasokan energi negara.

Baca juga: Washington Berkelit soal Nord Stream, Minta Jurnalis Tanya ke Denmark

Baca juga: Seymour Hersh : Hanya 6 dari 8 Bom Meledak di Pipa Nord Stream

Anggota parlemen memperingatkan semakin banyak orang di Jerman menyadari kebijakan luar negeri tidak boleh mengarah pada perbudakan (ke) AS.

"Saya menyerukan... pemerintah federal untuk setidaknya menahan diri dari mencegah pembentukan komisi investigasi internasional, idealnya di bawah naungan PBB," kata Dagdelen.

Kantor Kejaksaan Agung Jerman, yang melakukan penyelidikan resmi Jerman atas insiden tersebut, belum memberikan hasil apapun.

Peter Frank, jaksa tinggi negara itu, mengatakan bulan ini tidak ada bukti Moskow terlibat dalam serangan itu.

AS telah lama menentang pembangunan Nord Stream 2, dan memasukkan perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ke dalam daftar hitam.

Meskipun demikian, Washington menolak kebenaran laporan Seymoour Hersh, dan menyebutnya "sama sekali salah".

Rusia telah menyerukan penyelidikan internasional atas sabotase tersebut, dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang akhir bulan ini untuk membahas masalah tersebut.

Seorang juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan minggu ini organisasi tersebut tidak memiliki mandat untuk memulai penyelidikan.

Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bersikeras Moskow akan terus mencari format yang sesuai untuk penyelidikan tersebut.