TAG
upah
-
Penerima subsidi merupakan peserta BPJamsostek yang masih aktif, dengan upah di bawah Rp 5 juta perbulan.
Rabu, 26 Agustus 2020
-
Disnakertrans DIY dituntut aktif untuk melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan.
Selasa, 21 Juli 2020
-
Mereka menuntut pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta pembayaran tunggakan upah selama tiga bulan masa pandemi Covid-19.
Selasa, 21 Juli 2020
-
Seluruh perusahaan pun diwajibkan mulai menerapkan UMK baru sebesar Rp 1.846.000,00 pada 1 Januari 2020 mendatang.
Rabu, 20 November 2019
-
Penggunaan PP 78 tahun 2015 sebagai salah satu dasar acuan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP) masih menuai pro dan kontra.
Jumat, 1 November 2019
-
Pemda DIY akan mencoba formula baru untuk penghitungan UMP yang harus berorientasi pada pengurangan kemiskinan.
Rabu, 30 Oktober 2019
-
Untuk UMP DIY 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 133.685,52 dari UMP tahun 2019. Meski naik, dipastikan UMP DIY tetap paling rendah se-Indonesia.
Rabu, 30 Oktober 2019
-
Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul resmi menyerahkan rekomendasi upah minimal untuk tahun 2020 kepada pemerintah setempat, Senin (28/10/2019).
Senin, 28 Oktober 2019
-
Kesejahteraan buruh dan kaum pekerja tidak akan tercapai jika Pemkot Yogyakarta mengacu pada PP 78/2015 dalam penetapan UMK.
Rabu, 23 Oktober 2019
-
Jika tetep menggunakan PP tersebut, maka DIY akan tetap menjadi provinsi dengan upah terendah di Indonesia, sedangkan kebutuhan hidup semakin naik.
Rabu, 23 Oktober 2019
-
ABY dorong pemerintah untuk tidak menggunakan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menentukan UMP dan UMK.
Selasa, 8 Oktober 2019
-
Mereka menyuarakan soal kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di DIY karena upah buruh yang minim.
Senin, 22 Oktober 2018
-
Pengamat perburuhan menilai upah minimum sektoral (UMS) mendesak untuk ditetapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selasa, 4 September 2018
-
Berbagai aspirasi dan tuntutan dari KSPSI DIY disampaikan ke Rani Widyawati, Pimpinan Komisi B DPRD DIY.
Selasa, 7 November 2017
-
Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menuntut Upah Mininum yang layak.
Selasa, 7 November 2017
-
Rani Widyawati selaku Pimpinan Komisi B DPRD DIY bertugas menerima perwakilan dari KSPSI.
Selasa, 7 November 2017
-
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai kenaikan upah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Sabtu, 4 November 2017
-
Kenaikan ini mengacu kepada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Pernaker) nomor 78 Tahun 2015 dan PP 78 tahun 2016.
Kamis, 2 November 2017
-
Penetapan UMP sebesar Rp 3,6 juta itu menimbulkan kekecewaan bagi serikat buruh.
Kamis, 2 November 2017
-
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bisa memahami para buruh.
Selasa, 31 Oktober 2017
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved