upah

Index A-Z

KSPSI dan FPPI: Upah Murah Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan di Yogyakarta

Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Mininum Provinsi (UMP) DIY tahun 2018 sudah ditetapkan.

Selasa, 31 Oktober 2017
Baru Perusahaan Besar yang Menerapkan Skala Pengupahan di Kota Yogyakarta

Perusahaan hanya perlu proses penyesuaian terhadap sistem baru tersebut karena mereka pasti melakukan penataan internal.

Jumat, 27 Oktober 2017
Perusahaan Sudah Wajib Laksanakan Struktur dan Skala Upah

PP 78 tahun 2015 juga diatur sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan struktur dan skala upah.

Jumat, 27 Oktober 2017
Soal Penentuan UMK, Pemda DIY Berharap Daerah Bisa Miliki Kewenangan

Perhitungan UMK saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 dan Pemdaharus mengikuti dan tidak bisa mengambil kebijakan lokal.

Kamis, 26 Oktober 2017
Aliansi Buruh Tolak UMK DIY 2018

Angka UMK DIY 2018 jauh di bawah angka yang diusulkan aliansi buruh sesuai perhitungan survey Kebutuhan Hidup Layak DIY.

Kamis, 26 Oktober 2017
Ini Daftar UMK 2018 se DIY yang Sudah Ditetapkan Siang Ini

Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan UMK tertinggi se DIY, sedangkan Gunungkidul menjadi yang paling rendah.

Kamis, 26 Oktober 2017
KHL Tidak Akan Dipakai Dalam Penetapan UMK

Hasil survey KHL Dewan Pengupahan hanya menjadi pembandingan ketika UMK telah ditetapkan.

Rabu, 25 Oktober 2017
Perhitungan KHL Oleh Dewan Pengupahan Tidak Sesuai Fakta Lapangan

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DIY salah atau tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Rabu, 25 Oktober 2017
Serikat Pekerja Desak Gubernur DIY Tetapkan Upah Adil dan Layak

"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta bisa dimulai dengan memperbaiki pengupahan pekerja DIY"

Rabu, 25 Oktober 2017
Ini Sembilan Tuntutan Para Buruh Kepada Pemda DIY

Ini dilakukan karena tanggal 1 November 2017, Pemerintah Daerah DIY akan menetapkan Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK) 2018.

Rabu, 25 Oktober 2017
Banyak Perusahaan Kota Yogyakarta Belum Ikuti Aturan Skala Pengupahan

Meski harus berpatokan pada struktur skala upah untuk UMKM, namun cara penghitungannya tidak sama dengan perusahaan.

Senin, 11 September 2017
UMKM Wajib Berikan Upah dengan Struktur Pengupahan

Untuk penghitungan struktur upah UMKM, menurut Lucy bisa disesuaikan dengan jam kerja, jumlah produk yang dihasilkan dan beberapa kebijakan lain.

Minggu, 20 Agustus 2017
Selama 22 Tahun Kerja Tak Pernah Digaji di Arab, Jumlah Upah Sukmi Capai Rp586 Juta

Kini majikan Sukmi bersedia membayar seluruh haknya selama dia bekerja, yaitu sebesar 167.600 riyal Arab Saudi atau setara Rp 586 juta

Minggu, 16 Juli 2017
Banyak Perusahaan Tak Terdaftar di Gunungkidul, Gaji Karyawann di Bawah Upah Minimal

Hal ini membuatnya tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja yang ada di Gunungkidul. Sehingga upaya pengawasan tidak maksimal.

Senin, 10 Juli 2017
LBH Yogyakarta Siap Terima Aduan THR Via Online

Posko pengaduan permasalahan pemberian THR yang dialami buruh di DIY dan Jawa Tengah bagian selatan.

Kamis, 15 Juni 2017
ABY Usulkan Perumahan Buruh di atas Sultan Ground

Ia pun berharap pihak Keraton dan Kadipaten mengalokasikan sebagian tanahnya untuk dijadikan kawasan perumahan buruh.

Kamis, 1 Juni 2017
Nasib Buruh Plasma Pembuat Bulu Mata, Upah Tak Layak dan Tanpa Jaminan Kesehatan

Status hubungan industrial buruh plasma memang tidak jelas. Plasma yang memerkerjakan mereka tidak berbadan hukum.

Rabu, 10 Mei 2017
Ribuan Perusahaan di DIY Belum Jalankan Kewajiban Penyusunan Struktur Skala Pengupahan

Hingga saat ini, pihaknya masih mencatat ada sekitar 1.000-an perusahaan yang memang belum memiliki struktur skala pengupahan

Selasa, 2 Mei 2017
Perusahaan Wajib Punya Struktur Skala Pengupahan

Kebijakan ini paling lambat dijalankan pada bulan Oktober tahun ini. Namun, baru 75 persen dari 4.602 perusahaan yang mematuhinya.

Senin, 1 Mei 2017
Rendahnya Upah Buruh Menjadi Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan Di DIY

Hak atas pekerjaan dan upah yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Minggu, 30 April 2017

⟪⟨2 3 4 5 6 7 8 ⟩⟫

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

upah

Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Mininum Provinsi (UMP) DIY tahun 2018 sudah ditetapkan.

Perusahaan hanya perlu proses penyesuaian terhadap sistem baru tersebut karena mereka pasti melakukan penataan internal.

PP 78 tahun 2015 juga diatur sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan struktur dan skala upah.

Perhitungan UMK saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 dan Pemdaharus mengikuti dan tidak bisa mengambil kebijakan lokal.

Angka UMK DIY 2018 jauh di bawah angka yang diusulkan aliansi buruh sesuai perhitungan survey Kebutuhan Hidup Layak DIY.

Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan UMK tertinggi se DIY, sedangkan Gunungkidul menjadi yang paling rendah.

Hasil survey KHL Dewan Pengupahan hanya menjadi pembandingan ketika UMK telah ditetapkan.

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DIY salah atau tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta bisa dimulai dengan memperbaiki pengupahan pekerja DIY"

Ini dilakukan karena tanggal 1 November 2017, Pemerintah Daerah DIY akan menetapkan Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK) 2018.

Meski harus berpatokan pada struktur skala upah untuk UMKM, namun cara penghitungannya tidak sama dengan perusahaan.

Untuk penghitungan struktur upah UMKM, menurut Lucy bisa disesuaikan dengan jam kerja, jumlah produk yang dihasilkan dan beberapa kebijakan lain.

Kini majikan Sukmi bersedia membayar seluruh haknya selama dia bekerja, yaitu sebesar 167.600 riyal Arab Saudi atau setara Rp 586 juta

Hal ini membuatnya tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja yang ada di Gunungkidul. Sehingga upaya pengawasan tidak maksimal.

Posko pengaduan permasalahan pemberian THR yang dialami buruh di DIY dan Jawa Tengah bagian selatan.

Ia pun berharap pihak Keraton dan Kadipaten mengalokasikan sebagian tanahnya untuk dijadikan kawasan perumahan buruh.

Status hubungan industrial buruh plasma memang tidak jelas. Plasma yang memerkerjakan mereka tidak berbadan hukum.

Hingga saat ini, pihaknya masih mencatat ada sekitar 1.000-an perusahaan yang memang belum memiliki struktur skala pengupahan

Kebijakan ini paling lambat dijalankan pada bulan Oktober tahun ini. Namun, baru 75 persen dari 4.602 perusahaan yang mematuhinya.

Hak atas pekerjaan dan upah yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved