Api di Jalan, Ketika Rakyat Bicara Parlemen Harus Bercermin

TRIBUNJOGJA.COM - Gelombang demonstrasi yang mengguncang Indonesia akhir Agustus 2025. Ini bukan sekadar letupan sesaat tetapi refleksi getir dari jurang yang makin menganga antara elit politik dan rakyat.

Pemicu awalnya tampak sederhana terkait tunjangan hunian sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR tetapi di mata masyarakat, angka itu menjadi simbol ketidakadilan di tengah biaya hidup yang kian menghimpit.

Situasi memanas ketika tragedi menimpa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas tertabrak kendaraan aparat saat aksi di Jakarta.

Nyawa muda yang hilang itu menyulut api solidaritas dan kemarahan.

Aksi protes pun meluas gedung DPR, DPRD dan pemerintahan dibakar di berbagai daerah, fasilitas umum dirusak, hingga rumah para anggota DPR bahkan Menteri dijarah.

Dalam hitungan hari, keresahan ekonomi berubah menjadi kerusuhan sosial yang memakan korban.

Pemerintah merespons dengan beberapa langkah.

Presiden Prabowo Subianto membatalkan agenda luar negeri, mengumumkan pencabutan sementara fasilitas anggota legislatif, serta mengerahkan aparat untuk menekan kerusuhan, bahkan informasi terakhir para anggota DPR telah dipecat dari keanggotaan DPR dan Partai.

Platform digital seperti TikTok menonaktifkan fitur siaran langsungnya di Indonesia untuk mencegah provokasi daring.

Semua ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman krisis kepercayaan yang kini dihadapi khususnya pemerintah.

Namun, masalah mendasarnya tidak bisa disapu dengan kebijakan darurat semata.

Gelombang protes adalah akumulasi rasa tidak adil yang lama dipendam. 

Gaya hidup elite yang kontras dengan kenyataan rakyat, kebijakan yang tidak transparan, dan komunikasi publik yang sering kali defensif dan tidak menunjukan empati untuk Rakyat.

Introspeksi bagi pejabat negara menjadi kunci.

Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai privilege, melainkan sebagai amanah untuk menjembatani harapan rakyat.