Uji Lapangan Data Penerima Bansos, 2 Juta Penerima Manfaat Dinilai Tak Layak Terima Bantuan

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA – Kementrian Sosial melaksanakan uji lapangan untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat bansos.

Uji lapangan ini dilaksanakan oleh pendamping sosial serta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota sejak lima hari terakhir.

Hasilnya, petugas menemukan banyak warga yang dinilai tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Jumlahnya mencapai jutaan orang.

Dikutip dari Kompas.com, jumlah warga penerima bansos yang dinilai tidak layak menerima bantuan lagi lebih dari 2 juta orang.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul jumlah itu merupakan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan sejak lima hari terakhir.

“Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk memenuhi kriteria untuk menerima bansos,” kata Gus Ipul, di Jakarta, Selasa (28/10/2025) dikutip dari Kompas.com.

“Ya itu inisiatif daerah ya, tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan,” ungkap Gus Ipul.

Baca juga: Hingga Oktober 2025, BPBD Bantul Berhasil Evakuasi 518 Ular yang Masuk Permukiman Warga

Uji lapangan ini menurut Gus Ipul dilakukan untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat bansos.

Petugas melakukan verifikasi secara langsung untuk melihat kondisi riil yang ada di lapangan.

“Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ke kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa data-data yang kami kirim itu memang sesuai fakta di lapangan,” ujar dia.

Ia mengatakan, verifikasi ini penting dilakukan karena terdapat lebih dari 15 juta penerima manfaat baru yang datanya masih perlu divalidasi agar bantuan sosial tepat sasaran.

 “Nah, ini terus kita lakukan. Kenapa? Karena memang ada beberapa penerima manfaat baru yang jumlahnya lebih dari 15 juta. Yang ini perlu kita pastikan,” ujar dia.

Gus Ipul juga mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif bekerja sama dalam proses verifikasi dan validasi data ini.

“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik, sehingga kita dalam waktu yang tidak terlalu lama memperoleh data balikan,” ujar dia.

Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Data balikan ini menjadi informasi yang sangat penting untuk diteruskan ke BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi,” ujar dia. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com.