Menteri PKP Maruarar Tanggapi Lonjakan Program Bedah Rumah di DIY, Berharap Efek Ganda bagi Ekonomi

Merespons paparan Menteri PKP, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai bahwa peningkatan tajam dari ratusan menjadi ribuan unit tersebut merupakan cerminan dari tingginya kebutuhan dan permintaan masyarakat di akar rumput. 

"Ya itu permintaan publik, ya, saya kira. Mungkin mayoritas itu. Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang permohonan itu jadi 2.000 sekian," urai Sri Sultan HB X.

Terkait dominasi Pulau Jawa dalam lonjakan data permohonan program perumahan ini, Sri Sultan HB X menyatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan identifikasi lebih lanjut hingga ke tingkat alamat presisi penerima manfaat. Kejelasan basis data spasial dan alamat dinilai krusial untuk mengetahui faktor utama di balik lonjakan permintaan yang mencapai sepuluh kali lipat tersebut.

"Sekarang kita akan tanya ini, kenapa peningkatan itu yang paling tinggi di Jawa? Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi 1.000 sekian itu kan 10 kali lebih banyak. Tapi saya kan tidak tahu, by name by address-nya siapa," pungkas Sri Sultan.

Agenda strategis Forkopimda se-Jawa Bali ini dihadiri langsung oleh jajaran menteri dan pejabat tinggi tingkat pusat. Selain Menteri PKP Maruarar Sirait, hadir pula Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran para pejabat pusat ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan keamanan, administrasi wilayah, dan akurasi data dalam pembangunan.

Sementara dari unsur pimpinan daerah, pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Di sisi lain, berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat tiga kepala daerah tingkat provinsi di Pulau Jawa yang tidak tampak hadir dalam silaturahmi tersebut, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang dikenal dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Banten Andra Soni.