Menteri PKP Maruarar Tanggapi Lonjakan Program Bedah Rumah di DIY, Berharap Efek Ganda bagi Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti lonjakan tajam realisasi program peningkatan kualitas hunian atau "bedah rumah" di DIY pada tahun ini.
• Bersama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, program tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran material bangunan. 

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti lonjakan tajam realisasi program peningkatan kualitas hunian atau "bedah rumah" di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun ini.

Program tersebut, bersama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran material bangunan. 

Langkah ini menjadi bahasan utama pemerintah pusat dalam menekankan pentingnya konsolidasi dan kekompakan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat daerah untuk merespons berbagai dinamika dan isu pembangunan yang berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruar Sirait seusai agenda Silaturahmi dan Arahan Forkopimda se-Jawa Bali yang digelar di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut terpantau dimulai saat rombongan VVIP masuk pada pukul 14.00 WIB dan selesai menyelesaikan pertemuan sekitar pukul 15.19 WIB. 

Melalui forum ini, sinergi antara kebijakan pusat dan kesiapan daerah diperkuat demi mengoptimalkan program-program strategis nasional nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait merinci secara detail perputaran dana dari program pembiayaan perumahan yang membawa dampak signifikan bagi multisektor.

Ia menegaskan bahwa pengembangan daerah dapat dipacu melalui skema KUR perumahan yang baru pertama kali digulirkan pada era pemerintahan saat ini. Nilai pembiayaan yang mengalir ke berbagai rantai pasok industri perumahan dinilai menjadi yang tertinggi hingga saat ini.

"Kita akan mengembangkan daerahnya, sehingga KUR perumahan ini pertama kali dibuat presiden prabowo. Ini paling tinggi hari ini. Di datanya, kontraktornya Rp3,7 miIiar, developernya Rp80,3 miliar, toko bangunan Rp61,5 miliar. Dari segi suplai Rp145 miliar, kemudian dari demand-nya Rp187 miliar. Jadi totalnya Rp332 miliar, ada 966 penerima manfaat. Terima kasih, Pak Gubernur, atas dukungannya," papar Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, khususnya DIY, atas lonjakan drastis target penerima manfaat program bedah rumah yang meningkat berlipat ganda dibandingkan tahun sebelumnya.

Skema perbaikan rumah tidak layak huni ini mencatatkan pertumbuhan volume yang sangat signifikan di beberapa kabupaten di wilayah DIY, yang menunjukkan akselerasi program berjalan masif.

"Ini sekarang sama ini, bedah rumah. Ini Pak Sultan, datanya tahun lalu ini hanya 105 rumah. Bantul 66, Kulon Progo 39. Tetapi tahun ini naik dari 105 menjadi 2.856. Ini bedah rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak huni. Terima kasih, Pak," ujar Maruarar di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Kebijakan stimulus ekonomi

Maruarar menekankan bahwa program pembiayaan dan perbaikan perumahan ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan papan semata, melainkan sebuah instrumen kebijakan untuk menstimulasi ekonomi kerakyatan secara nyata di lapangan. 

Keterlibatan tenaga kerja lokal dan pembelian material bangunan dari toko-toko setempat diyakini akan menciptakan multiplier effect atau efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah.

"Harapannya menggerakkan ekonomi, dong. Karena satu rumah itu kan ada yang mengerjakannya berapa orang, pesan pasirnya, pesan gentengnya, kemudian itu akan menggerakkan ekonominya, luar biasa," tegas Maruarar.

Merespons paparan Menteri PKP, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai bahwa peningkatan tajam dari ratusan menjadi ribuan unit tersebut merupakan cerminan dari tingginya kebutuhan dan permintaan masyarakat di akar rumput. 

"Ya itu permintaan publik, ya, saya kira. Mungkin mayoritas itu. Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang permohonan itu jadi 2.000 sekian," urai Sri Sultan HB X.

Terkait dominasi Pulau Jawa dalam lonjakan data permohonan program perumahan ini, Sri Sultan HB X menyatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan identifikasi lebih lanjut hingga ke tingkat alamat presisi penerima manfaat. Kejelasan basis data spasial dan alamat dinilai krusial untuk mengetahui faktor utama di balik lonjakan permintaan yang mencapai sepuluh kali lipat tersebut.

"Sekarang kita akan tanya ini, kenapa peningkatan itu yang paling tinggi di Jawa? Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi 1.000 sekian itu kan 10 kali lebih banyak. Tapi saya kan tidak tahu, by name by address-nya siapa," pungkas Sri Sultan.

Agenda strategis Forkopimda se-Jawa Bali ini dihadiri langsung oleh jajaran menteri dan pejabat tinggi tingkat pusat. Selain Menteri PKP Maruarar Sirait, hadir pula Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran para pejabat pusat ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan keamanan, administrasi wilayah, dan akurasi data dalam pembangunan.

Sementara dari unsur pimpinan daerah, pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Di sisi lain, berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat tiga kepala daerah tingkat provinsi di Pulau Jawa yang tidak tampak hadir dalam silaturahmi tersebut, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang dikenal dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Banten Andra Soni.