Kejar Target, Pemkot Yogyakarta Pacu Pembayaran PBB-P2 Lewat Pekan Panutan Pajak

Ringkasan Berita:

• Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menjadi pemacu untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
• Pemkot menggelar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 di Graha Pandawa, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (4/6/26).
• Upaya ni diambil seiring dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2026 yang dipatok cukup tinggi, yakni sebesar Rp1,832 triliun. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menjadi pemacu untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menandai upaya tersebut, eksekutif menggelar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 di Graha Pandawa, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (4/6/26).

​Langkah ini diambil seiring dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2026 yang dipatok cukup tinggi, yakni sebesar Rp1,832 triliun. 

Khusus dari sektor PBB-P2, target tahun ini dinaikkan menjadi Rp140 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp130 silam.

​Meski ada kenaikan target yang cukup signifikan, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengaku optimistis angka tersebut dapat terealisasi.

Keyakinan ini berkaca pada tingginya antusiasme masyarakat atau wajib pajak, disertai berbagai inovasi kemudahan pembayaran berbasis digital yang terus dikembangkan.

​"Insyaallah kami optimistis bisa tercapai untuk target 2026. Kami melihat antusiasme warga luar biasa, ditambah lagi kita berikan berbagai kemudahan dalam pembayaran," tandasnya, Kamis (4/6/26).

​Wawan menjelaskan, deretan inovasi digital seperti integrasi sistem pembayaran melalui QRIS menjadi pembeda utama pelayanan di Kota Pelajar. 

Melalui skema pembayaran non-tunai tersebut, wajib pajak kini cukup menekan menu pada gawai, dan nominal transaksi langsung muncul untuk diselesaikan.

​"Inovasi digitalisasi pelayanan terkait pembayaran pajak di Kota Yogyakarta ini bahkan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia," imbuhnya.

Iklim investasi melandai

​Menyikapi situasi ekonomi terkini, Wawan mengakui, iklim investasi masih cenderung melandai, di mana para pelaku usaha tampak menahan diri untuk ekspansi baru. 

Kendati demikian, untuk sektor rutinitas masyarakat seperti pemenuhan kewajiban pajak, pergerakannya diyakini masih berjalan dengan sangat baik.

​Namun, ia menyayangkan, banyak masyarakat yang memilih membayarkan pajak di masa-masa akhir tenggat waktu karena belum memahami kemudahan yang ada. 

​"Sebenarnya kalau membayar di awal, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon sebesar 5 persen. Ini tentu mengurangi beban," terangnya.