Digarap Nonstop 24 Jam, Proyek Sekolah Rakyat di Kulon Progo Libatkan 1.206 Pekerja

"Adanya pembangunan SR membuat banyak warung hingga penginapan tumbuh di sekitar lokasi, sehingga menghidupkan ekonomi di sini," kata Haryo.

Baca juga: Misteri Api Tak Kunjung Padam: Lewat Tengah Malam Titik Api Membakar Lagi

Tenaga pendidik

Di sisi lain, rekrutmen tenaga pendidik (tendik) untuk SR Gulurejo juga terus disiapkan. 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan, pengisian tendik SR sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.

"Sejak awal sosialisasi, sudah ada ketentuan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) jadi penanggung jawab SR, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pendukung," jelas Ernawati pada Jumat.

Pihaknya belum tahu kapan persisnya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk SR berikut mekanisme pengisiannya. 

Berkaca kepada pengisian tendik untuk SR Rintisan di Sonosewu, Bantul, ia mengungkapkan ada empat PPPK dari Dinsos-PPPA Kulon Progo yang telah direkrut untuk mengisi posisi di sana. 

Ernawati juga belum bisa memperkirakan apakah empat orang itu akan ditarik ke SR Lendah saat mulai beroperasi Juli nanti. 

Keputusan ada di Kemensos sebagai penanggung jawab utama. 

Pelajar

Ia mengatakan, pendaftaran pelajar SR atau yang disebut sebagai "penjangkauan" akan dilakukan oleh PPPK Kemensos di daerah. 

Pelajar diambil dari keluarga yang masuk desil 1 dan 2 atau kurang mampu secara ekonomi. 

"Nanti penetapan pelajar SR akan dilakukan oleh Bupati, setelah melalui proses verifikasi dan sebagainya," katanya.

Tak hanya dari Dinsos-PPPA, sejumlah tenaga dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo juga beralih ke SR. 

Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, menyampaikan, setidaknya ada 18 guru non ASN yang memilih mundur dari posisinya untuk bekerja di posisi dan bidang lain. 

Beberapa di antaranya diterima menjadi PPPK di SR.

"Ada juga yang menjadi pamong kalurahan dan bekerja di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Nur Hadi, beberapa waktu lalu. (alx)