Sekolah Rakyat
Digarap Nonstop 24 Jam, Proyek Sekolah Rakyat di Kulon Progo Libatkan 1.206 Pekerja
Sekolah Rakyat (SR) di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, ditargetkan beroperasi mulai tahun ajaran baru 2026 ini.
Penulis: Singgih Wahyu N | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, hingga kini terus dikebut.
Sekolah ini ditargetkan beroperasi saat tahun ajaran baru 2026 dimulai pada Juli mendatang.
Ketua Tim Teknis Pembangunan SR DIY, Sri Wahyudi, menyatakan bahwa pembangunan SR sudah menyentuh capaian 71,9 persen.
"Progres struktur bawah sudah 100 persen dan struktur atas atap sudah 95 persen," kata Wahyudi dalam keterangannya pada Jumat (29/5/2026).
Pembangunan saat ini berfokus kepada detail arsitektur dan fasilitas lainnya, seperti pemasangan jalur listrik dan pipa air air atau mechanical electrical plumbing (MEP) serta landscape.
Pembangunan fisik SR ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026.
Pekerja lokal
Agar target tercapai, Wahyudi mengatakan manajemen saat ini memberlakukan sistem kerja nonstop hampir 24 jam, dengan membagi pekerja ke dalam tiga sif kerja.
"Jumlah tenaga kerja juga terus ditingkatkan, di mana sampai hari ini ada 1.206 pekerja yang dikerahkan," ujarnya.
Wahyudi mengakui ada kendala terkait ketatnya persaingan pemenuhan tenaga kerja, karena banyak proyek pembangunan yang berjalan serentak dan membutuhkan banyak pekerja.
Meski begitu, pihaknya optimistis akan mampu menyelesaikan pembangunan SR sesuai target, apalagi nantinya ada penambahan tenaga kerja lebih dari 200 orang secara bertahap.
"Jumlahnya akan terus bertambah sesuai kebutuhan di lokasi pembangunan," jelas Wahyudi.
Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Haryo Satriyawan, mengatakan, sekitar 25 persen tenaga lokal berasal dari Kulon Progo, sedangkan sisanya dari daerah Jawa Tengah dan lainnya.
Menurutnya, hampir semua tenaga kerja memilih menetap sementara di sekitar lokasi proyek agar kinerjanya lebih optimal.
Warga sekitar pun ikut menyediakan berbagai fasilitas bagi para pekerja.
"Adanya pembangunan SR membuat banyak warung hingga penginapan tumbuh di sekitar lokasi, sehingga menghidupkan ekonomi di sini," kata Haryo.
Baca juga: Misteri Api Tak Kunjung Padam: Lewat Tengah Malam Titik Api Membakar Lagi
Tenaga pendidik
Di sisi lain, rekrutmen tenaga pendidik (tendik) untuk SR Gulurejo juga terus disiapkan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan, pengisian tendik SR sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
"Sejak awal sosialisasi, sudah ada ketentuan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) jadi penanggung jawab SR, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pendukung," jelas Ernawati pada Jumat.
Pihaknya belum tahu kapan persisnya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk SR berikut mekanisme pengisiannya.
Berkaca kepada pengisian tendik untuk SR Rintisan di Sonosewu, Bantul, ia mengungkapkan ada empat PPPK dari Dinsos-PPPA Kulon Progo yang telah direkrut untuk mengisi posisi di sana.
Ernawati juga belum bisa memperkirakan apakah empat orang itu akan ditarik ke SR Lendah saat mulai beroperasi Juli nanti.
Keputusan ada di Kemensos sebagai penanggung jawab utama.
Pelajar
Ia mengatakan, pendaftaran pelajar SR atau yang disebut sebagai "penjangkauan" akan dilakukan oleh PPPK Kemensos di daerah.
Pelajar diambil dari keluarga yang masuk desil 1 dan 2 atau kurang mampu secara ekonomi.
"Nanti penetapan pelajar SR akan dilakukan oleh Bupati, setelah melalui proses verifikasi dan sebagainya," katanya.
Tak hanya dari Dinsos-PPPA, sejumlah tenaga dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo juga beralih ke SR.
Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, menyampaikan, setidaknya ada 18 guru non ASN yang memilih mundur dari posisinya untuk bekerja di posisi dan bidang lain.
Beberapa di antaranya diterima menjadi PPPK di SR.
"Ada juga yang menjadi pamong kalurahan dan bekerja di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Nur Hadi, beberapa waktu lalu. (alx)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/sekolah-rakyat-di-lendah.jpg)