Sukseskan Pilur 2026, KPU dan Bawaslu Bantul Siap Sinergi dengan Pemkab

Di dalam perjanjian kerja sama itu, ada dua hal yang akan menjadi substansi.

Hal pertama berkaitan dengan literasi atau pendidikan demokrasi politik berbasis kalurahan dan hal kedua berkaitan dengan desa anti politik uang (APU).

"Dalam konteks itu lah Bawaslu akan masuk memberikan semacam edukasi terkait proses demokrasi terutama Pilur bersih dari politik uang. Karena, kebetulan dari 30 kalurahan yang akan melaksanakan Pilur ini, sembilan di antaranya kalurahan yang mendeklarasikan sebagai desa APU," urainya.

Adapun sembilan kalurahan yang masuk dalam desa APU meliputi Kalurahan Sitimulyo (Kapanewon Piyungan), Kalurahan Terong, Dlingo, dan Temuwuh (Kapanewon Dlingo), Kalurahan Sriharjo (Kapanewon Imogiri), Kalurahan Wirokerten (Kapanewon Banguntapan), Kalurahan Parangtritis (Kapanewon Kretek), Kalurahan Panggungharjo (Kapanewon Sewon), serta Kalurahan Guwosari (Kapanewon Pajangan).

Meski sudah ada sembilan kalurahan yang mendeklarasikan Desa APU di Bumi Projotamansari, pihaknya berharap jumlah tersebut terus bertambah ke depannya. Harapannya, gerakan Desa APU di Bantul semakin meluas dan dapat diimplementasikan dengan baik.

"Jadi, kami dari Bawaslu tentu akan menjawil (merangkul) kembali para tokoh penggerak desa APU untuk menggerakkan kembali gerakan APU untuk Pilur. Karena kami berharap, gerakan APU tidak hanya terbatas pada saat Pemilu dan Pilkada, tetapi dapat dijalankan pada Pilur juga," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, DPMKal Kabupaten Bantul terus mematangkan persiapan Pilur mulai dari pencalonan, pemungutan suara, hingga pelantikan. Sebab, Pilur serentak dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang.(nei)