Sinergi Pemerintah, Komunitas, dan CSR Menguatkan Akses Air Bersih di Daerah Rawan DIY

Ringkasan Berita:

• Keterlibatan korporasi melalui program CSR semakin menjadi penopang penting penyediaan air minum di DIY.
•  Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, sejumlah titik krisis air terbantu lewat pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat oleh berbagai perusahaan.
• Perusahaan pun diimbau agar tidak ragu bersinergi dengan pemerintah, swasta, masyarakat, hingga perguruan tinggi karena itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi rawan air yang masih meluas.

TRIBUNJOGJA.COM - Keterlibatan korporasi melalui program corporate social responsibility (CSR) semakin menjadi penopang penting penyediaan air minum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah serta kondisi geografis yang menantang, terutama di kawasan karst Gunungkidul, sejumlah titik krisis air terbantu lewat pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat oleh berbagai perusahaan.

Kondisi rawan air masih tersebar di empat kabupaten, terutama di Gunungkidul yang memiliki sedikitnya 12 kecamatan kategori krisis air. 

“Anggaran pemerintah mengalami keterbatasan dan efisiensi, sehingga perlu dicari pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui CSR dari perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap masalah air bersih,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Biro PIWP2 Setda DIY, Karyanti Pratiwi dalam Podcast Infrastruktur yang digelar Biro PIWP2 dan Tribun Jogja, Selasa (25/11/2025).

Ia menegaskan, bentuk CSR yang paling efektif adalah bantuan komprehensif—mulai dari penyediaan pompa, pipa, reservoir, penguatan kelembagaan, hingga pendampingan teknis dan pemantauan selama paling tidak satu tahun. Salah satu contoh disebutkan terjadi di Purwosari, Gunungkidul. 

Sistem air bersih masyarakat yang sebelumnya berhenti beroperasi kembali berjalan setelah dukungan dari pihak Danone.

“Mereka membantu dari aspek pemberdayaan, pengelolaan, sampai peralatan. Bantuan itu mampu melayani 100–200 KK, meski idealnya lebih dari 1.200 KK,” kata Karyanti.

Namun persoalan tidak berhenti di infrastruktur. Perizinan air tanah yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM, kebutuhan dana operasi, serta kemampuan masyarakat mengelola sistem masih menjadi hambatan.

Dari sisi komunitas, upaya mandiri warga telah berlangsung lebih dari 15 tahun melalui Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (Pammaskarta).

Ketua Pammaskarta Gunungkidul, Erina Cahayani, menyebut jumlah kelompok pengelola kini mencapai lebih dari 1.000, naik drastis dari sekitar 30 kelompok pada 2008.

“Masyarakat membentuk paguyuban karena kebutuhan air tidak selalu terpenuhi oleh pemerintah. Ketika tidak mendapatkan layanan, mereka mencari sumber sendiri dan membangun sistem, mulai skala RT, padukuhan, sampai desa,” ujarnya.

Gunungkidul menjadi contoh paling ekstrem. Banyak kawasan tidak berada di cekungan air tanah, sehingga pengeboran kerap gagal meski sudah sedalam mungkin.

Di beberapa titik, pengeboran bahkan amblas karena rongga karst. Kasus paling menantang terjadi di Desa Giricahyo, Purwosari, yang hanya mengandalkan air dari Gua Plawan di kedalaman 100–150 meter.

 “Sumber itu pernah gagal diangkat dengan pompa tunggal. Baru ketika CSR masuk dengan listrik tiga fasa, debit mencukupi dan bisa bertahap melayani hingga target 1.000 KK,” kata Erina.