Sinergi Pemerintah, Komunitas, dan CSR Menguatkan Akses Air Bersih di Daerah Rawan DIY

Menurutnya, kontribusi CSR tidak harus seragam. Ada yang membantu pembangunan intake, pipa distribusi, reservoir, hingga pelatihan pengelolaan. Namun tantangan keberlanjutan tetap besar karena biaya operasional berbeda-beda. 

“Ada wilayah dengan iuran Rp3.000 per meter kubik, ada yang Rp12.000, tergantung kedalaman sumber, listrik, dan topografi. Banyak kelompok yang berkembang dari 70 sambungan menjadi 700 sambungan, tetapi mereka masih perlu pendampingan,” tutur Erina.

Pengawasan dan Regulasi Harus Diperkuat

Dari sisi kebijakan, DPRD DIY menekankan perlunya koordinasi lintas sektor agar pemanfaatan CSR tidak tumpang tindih dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. 

Anggota Komisi C DPRD DIY, H. Koeswanto, menyebut air sebagai urusan yang tidak bisa ditunda.

“Air adalah sumber kehidupan, sehingga daerah rawan air harus menjadi prioritas pemerintah. Masalah kekeringan terutama di Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo harus ditangani serius, termasuk optimalisasi cekungan air bawah tanah,” ujarnya. Ia menambahkan, DIY memiliki Perda Pengelolaan Air Tanah sejak 2012 yang saat ini sedang direvisi agar lebih berpihak pada akses masyarakat serta meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Koeswanto menegaskan bahwa CSR penting karena APBD tidak mencukupi untuk melayani seluruh wilayah. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi. “Ketika ada laporan pertanggungjawaban dari OPD terkait CSR, DPRD akan menilai dan mengawasi. Transparansi penting karena masyarakat sekarang semakin kritis,” katanya.

Ia juga mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam pemberian izin pembangunan hotel atau apartemen yang menggunakan air tanah dalam, yang berpotensi mengganggu ketersediaan air warga.

Pembahasan para narasumber menunjukkan bahwa penyediaan air bersih bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga kelembagaan dan keberlanjutan. CSR terbukti membantu memperkuat sistem air minum masyarakat, tetapi pendampingan jangka panjang, koordinasi lintas instansi, serta perbaikan regulasi tetap dibutuhkan.

Upaya penyediaan air bersih, terutama di kawasan karst DIY, masih membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—agar akses air tidak bergantung pada musim dan warga di daerah rawan tidak terus berjuang sendirian.

Insentif, Kemudahan Perizinan, dan Perencanaan Ruang

Analis Kebijakan Ahli Muda Biro PIWP2 Setda DIY, Karyanti Pratiwi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menarik perusahaan untuk menyalurkan CSR ke wilayah prioritas yang masih kekurangan layanan dasar.

“Cara untuk menarik perusahaan itu ada insentif dan disinsentif. Kalau mereka membangun dengan benar, nanti ada pengurangan pajak. Kalau melanggar, kena punishment. Kemudian kemudahan perizinan, kita sudah mengenal layanan satu pintu yang sangat membantu. Pengembangan infrastruktur dasar seperti akses jalan juga penting karena itu kebutuhan investor,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kalau bagus lagi ada badan pengelola khusus atau otorita seperti kawasan industri di Thailand. Pemerintah hanya mengawasi, tetapi infrastrukturnya sudah lengkap—akses jalan, air bersih, air limbah, persampahan, dan sanitasi.”

Karyanti menegaskan bahwa perencanaan ruang dan keselarasan RPJMD dengan prioritas nasional hingga kabupaten penting untuk memberi arah jelas bagi CSR.

Anggota Komisi C DPRD DIY, H. Koeswanto, menyoroti masih minimnya laporan resmi dari masyarakat atau kelompok pengelola mengenai persoalan air.

“Selama ini karena saya orang baru, tidak tahu yang dulu-dulu. Tadi Bu Erina menyampaikan kurang perhatian dan kurang segera. Kami ini kalau tidak dikasih surat, kami tidak tahu permasalahannya. Sepanjang ada surat disampaikan ke Ketua Dewan, nanti mesti didisposisi ke komisi yang membidangi. Kami akan turun bersama-sama,” katanya.