Pemda DIY Tata Rantai Pasok MBG, Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pemasok

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setiap porsi makanan sehat untuk anak-anak di DIY menyimpan cerita panjang tentang bagaimana bahan pangan dipilih, disiapkan, dan diawasi.

Di tahap ini, Pemda DIY ingin memastikan proses itu ditopang oleh produsen lokal melalui peran Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong Koperasi Desa Merah Putih terlibat dalam penyediaan bahan pangan serta memastikan standar keamanan produksi pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas penyerapan komoditas lokal, sekaligus memastikan layanan gizi bagi siswa berjalan aman.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, selain melakukan monitoring terkait keamanan pangan, kebersihan, dan sertifikasi di setiap SPPG guna mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan, Pemda menargetkan kolaborasi yang lebih erat antara SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih. 

“Jadi, bagaimana kolaborasi antara koperasi Desa Merah Putih nanti dengan pemenuhan bahan baku untuk pangan itu sendiri. Nah, minggu ini nanti hari Jumat, sudah kita jadwalkan akan ketemu lagi (SPPG) untuk mendiskusikan,” ujarnya.

Baca juga: Pemkot Yogya dan BULOG Gelar Pasar Murah di 14 Kemantren, Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru 

Ni Made menyampaikan bahwa kerja sama formal antara Koperasi Desa Merah Putih dan SPPG sejauh ini belum terbentuk.

Namun, inisiasi menuju kemitraan sudah mulai dilakukan agar rantai pasok MBG tidak bergerak sendiri-sendiri. 

“Tapi sudah ada inisiasi, supaya kita berbicara program itu tidak berjalan sendiri-sendiri, sedangkan fungsi dari Koperasi Desa Merah Putih ini kan juga salah satunya adalah menyediakan bahan pangan pokok, bahan pangan,” katanya.

Untuk menata distribusi tersebut, Pemda DIY telah membentuk tiga kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja Perencanaan, Pokja Pelaksanaan, dan Pokja Pengawasan.

Pada tahap perencanaan, pemerintah mengumpulkan data kebutuhan riil dari sekitar 200-an SPPG yang direncanakan beroperasi di DIY.

Data ini menjadi dasar untuk menentukan volume dan sumber komoditas pangan.

“Contohnya beras. Itu kan pasti ada data koordinator wilayah SPPG ini. Beras diambil dari mana, misalnya Bantul atau dari Sleman, itu diambil dari mana? Volumenya berapa? Kapasitasnya berapa? Setelah itu telur dari mana?” ujar Ni Made, menjelaskan proses pemetaan bahan baku.

Menurutnya, DIY juga memiliki potensi produksi lain seperti susu kambing.

Namun, produk lokal tersebut masih banyak tersedia dalam bentuk bubuk. Padahal, untuk kebutuhan siswa, susu siap minum akan lebih sesuai. 

“Tapi memang ada keterbatasan baru dari sisi produksinya bentuknya bubuk. Padahal kalau kita mau memberikan kepada anak didik itu kan sudah siap minum. Nah, ini ke depan mau ada inovasi yang seperti apa supaya produksi lokal ini bisa berkontribusi untuk penyediaan bahan pangan MBG,” tuturnya.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah memeriksa apakah proses penyediaan dan penyaluran bahan pangan sudah sesuai rencana serta mengidentifikasi hambatan di lapangan. 

Sementara pada Pokja Pengawasan, Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan untuk memastikan akuntabilitas program dan memperluas dampak ekonomi lokal.

“Lalu Pokja Pengawasan, kita juga melibatkan Inspektorat, kemudian tim BPKP, supaya MBG ini tidak cuma bicara masalah oh siapa kelompok penerima manfaat, tapi juga bagaimana multiplier effect dari hulu sampai ke hilir,” kata Ni Made.

Pertemuan lanjutan dengan koordinator SPPG pada Jumat mendatang akan menjadi langkah berikutnya dalam menyinkronkan kebutuhan lapangan dengan potensi produsen lokal, sehingga program MBG tidak hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi pangan di tingkat desa. (*)
 

--