Pemda DIY Juara Umum AMH 2025

“Komunikasi publik bukan sekadar tugas pelengkap dari birokrasi, tetapi menjadi bagian penting dari denyut pembangunan nasional,” ujar Mutia.

Menurut Mutia, humas adalah representasi dari semangat aparatur komunikasi publik yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah di tengah perubahan lanskap media yang sangat dinamis.

“Humas adalah navigator kepercayaan publik. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan Humas pemerintah di seluruh Indonesia yang dengan semangat kolaboratif dan kreativitas luar biasa telah mengkomunikasikan kerja-kerja pemerintah kepada rakyat,” tuturnya.

Menurutnya, di tengah arus informasi yang bergerak secepat kilat, tantangan terbesar bukan lagi pada penyebaran informasi, tetapi pada pembangunan narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak bagi masyarakat.

“Tantangan kita hari ini bukan sekadar bagaimana membuat pesan viral, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan bermakna, bernilai, dan menggerakkan,” tegasnya.

Mutia menekankan pentingnya menjaga keutuhan pesan publik di tengah keberagaman instansi pemerintah. Konsep “satu suara”, menurutnya, bukan berarti menyeragamkan isi pesan, melainkan menyatukan arah komunikasi agar publik mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pembangunan nasional.

“Satu suara bukan berarti kehilangan identitas masing-masing instansi. Justru dari keberagaman itulah muncul kekuatan yang saling melengkapi,” jelasnya.

Namun, Humas pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar berupa maraknya disinformasi, berita bohong, dan kebisingan informasi di ruang digital.

Kondisi ini menuntut humas untuk menjadi mercusuar kebenaran yang menuntun masyarakat kepada informasi yang valid dan bertanggung jawab.

“Kepercayaan publik tidak tumbuh dalam satu malam. Ia lahir dari konsistensi, ketulusan, dan profesionalitas. Selama kita mampu menjaga itu, insyaallah komunikasi publik akan tetap kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” ungkap Mutia.

Lebih lanjut, Mutia menekankan, kolaborasi antarhumas tidak boleh berhenti di acara seremonial semata. Kolaborasi harus diwujudkan secara konkret, nyata, dan terstruktur, baik secara vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, maupun dengan ekosistem digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan publik. (*)