Pemda DIY Juara Umum AMH 2025

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA – Pemda DIY sukses menjadi juara umum Anugerah Media Humas (AMH) 2025, ajang apresiasi tertinggi bagi kinerja komunikasi publik lembaga pemerintah, yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

Pemda DIY berhasil meraih juara pertama kategori siaran pers mengungguli Kabupaten Bantul dan Provinsi Riau.

Kemudian juga menjadi juara pertama kategori website mengungguli Pemprov DKI Jakarta dan Kabupaten Gresik.

Serta menjadi juara kedua kategori media audiovisual. Di kategori ini, juara pertama diraih oleh Pemkab Gunungkidul dan juara ketiga diraih oleh Pemkot Surabaya.

Keberhasilan meraih juara pertama di dua kategori dan juara kedua di satu kategori ini membuat Pemda DIY dinobatkan sebagai juara umum AMH 2025.

Penghargaan sebagai juara umum AMH 2025 diserahkan langsung oleh Menkomdigi, Mutia Hafidz, Kamis (12/11/2025) di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, HET Wahyu Nugroho.

 “Bismillahirrahmanirrahim, jadi ini menterinya pun enggak tahu, ini betul-betul baru dibuka. Juara Umum Anugerah Media Humas 2025 jatuh kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Meutya Hafid disambut tepuk tangan hadirin.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, HET Wahyu Nugroho, menyampaikan rasa syukur atas terpilihnya Pemda DIY sebagai juara umum AMH 2025.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim Humas di lingkungan Pemda DIY yang terus berupaya mengedepankan transparansi dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah buah dari kerja bersama. Kami di DIY selalu berupaya agar komunikasi publik tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan informasi masyarakat,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, capaian tersebut sekaligus menjadi pengingat agar seluruh jajaran Humas pemerintah di DIY terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan komunikasi digital.

“Tantangan ke depan tentu semakin kompleks. Karena itu, kami akan memperkuat kapasitas SDM, memperluas kolaborasi lintas sektor, dan memastikan setiap pesan publik yang disampaikan tetap kredibel, akurat, serta mudah dipahami masyarakat,” jelasnya.

Wahyu juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI yang secara konsisten memberikan ruang apresiasi bagi para praktisi kehumasan di seluruh Indonesia.

“Anugerah Media Humas ini bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga ruang pembelajaran dan refleksi bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Semoga ini menjadi motivasi agar DIY semakin maju dalam mewujudkan komunikasi publik yang partisipatif, inovatif, dan berintegritas,” tutupnya.

Sementara itu Menteri Mutia menyampaikan apresiasi atas prestasi ini, dan menyebut Humas pemerintah harus terus berperan menjaga kepercayaan publik melalui kerja-kerja komunikasi yang cerdas, kolaboratif, dan berintegritas.

“Komunikasi publik bukan sekadar tugas pelengkap dari birokrasi, tetapi menjadi bagian penting dari denyut pembangunan nasional,” ujar Mutia.

Menurut Mutia, humas adalah representasi dari semangat aparatur komunikasi publik yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah di tengah perubahan lanskap media yang sangat dinamis.

“Humas adalah navigator kepercayaan publik. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan Humas pemerintah di seluruh Indonesia yang dengan semangat kolaboratif dan kreativitas luar biasa telah mengkomunikasikan kerja-kerja pemerintah kepada rakyat,” tuturnya.

Menurutnya, di tengah arus informasi yang bergerak secepat kilat, tantangan terbesar bukan lagi pada penyebaran informasi, tetapi pada pembangunan narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak bagi masyarakat.

“Tantangan kita hari ini bukan sekadar bagaimana membuat pesan viral, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan bermakna, bernilai, dan menggerakkan,” tegasnya.

Mutia menekankan pentingnya menjaga keutuhan pesan publik di tengah keberagaman instansi pemerintah. Konsep “satu suara”, menurutnya, bukan berarti menyeragamkan isi pesan, melainkan menyatukan arah komunikasi agar publik mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pembangunan nasional.

“Satu suara bukan berarti kehilangan identitas masing-masing instansi. Justru dari keberagaman itulah muncul kekuatan yang saling melengkapi,” jelasnya.

Namun, Humas pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar berupa maraknya disinformasi, berita bohong, dan kebisingan informasi di ruang digital.

Kondisi ini menuntut humas untuk menjadi mercusuar kebenaran yang menuntun masyarakat kepada informasi yang valid dan bertanggung jawab.

“Kepercayaan publik tidak tumbuh dalam satu malam. Ia lahir dari konsistensi, ketulusan, dan profesionalitas. Selama kita mampu menjaga itu, insyaallah komunikasi publik akan tetap kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” ungkap Mutia.

Lebih lanjut, Mutia menekankan, kolaborasi antarhumas tidak boleh berhenti di acara seremonial semata. Kolaborasi harus diwujudkan secara konkret, nyata, dan terstruktur, baik secara vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, maupun dengan ekosistem digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan publik. (*)