Pakar UGM Sebut Judi Online Ciptakan Rantai Kerentanan Sosial Baru di Indonesia

Hilangnya harta benda, rusaknya relasi sosial, dan memburuknya kesejahteraan rumah tangga menjadi efek domino yang mengancam tatanan sosial masyarakat.

Abe menilai, rendahnya kompetensi digital masyarakat memperparah situasi ini.

Banyak orang belum memahami bagaimana sistem digital bekerja dan bagaimana algoritma bisa mengarahkan perilaku mereka. 

Tekanan ekonomi serta kemiskinan struktural membuat kelompok masyarakat rentan mudah tergoda dengan janji keuntungan instan.

Kondisi tersebut, kata Abe, menunjukkan lemahnya perlindungan sosial dan minimnya kebijakan digital yang berpihak pada masyarakat kecil.

“Ini bagian dari maraknya eksploitasi digital yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat. Mereka dijebak dalam sistem yang membuat miskin semakin miskin,” ujarnya.

Menyoroti peran pemerintah, Abe menilai hingga kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum menunjukkan kapasitas memadai dalam meningkatkan kesadaran dan kompetensi digital masyarakat.

Program literasi digital yang dijalankan pemerintah disebut belum menyentuh substansi persoalan.

“Tidak cukup hanya literasi digital, kita butuh kompetensi digital yang disertai pemikiran sosial kritis. Selama Komdigi tidak serius memberikan proteksi dan penegakan hukum, masyarakat akan terus menjadi korban eksploitasi digital. Negara tidak boleh berdiam diri,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Abe menekankan pentingnya peran aktif negara dalam menegakkan hukum, menghentikan praktik korporasi digital yang eksploitatif, serta membangun kesadaran kritis di ruang digital.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan generasi muda dan komunitas kreatif.

“Indonesia punya banyak agensi dan generasi muda yang pintar. Mereka seharusnya dilibatkan untuk memberikan pendidikan digital dan kampanye penyadaran yang persisten,” pungkasnya. (*)