Pemkal Giripeni Kulon Progo Pilih Optimalkan Sinergi BUMKal dengan KDMP Ketimbang Andalkan Pinjaman

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Seluruh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 87 kalurahan dan 1 kelurahan di Kulon Progo saat ini sudah berbadan hukum.

Namun untuk operasionalnya belum menunjukkan perkembangan karena belum ada regulasi yang jelas.

Seperti KDMP di Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates.

Lurah Giripeni, Iswanto Adi Saputro, mengatakan pihaknya berupaya agar KDMP beroperasi pada Oktober 2025 ini.

"Apalagi kami termasuk 10 kalurahan di Kulon Progo yang didorong percepatan KDMP," kata Iswanto pada Kamis (30/10/2025).

Namun operasional KDMP Giripeni terkendala dengan skema pinjaman Himbara yang hingga kini belum ada kejelasan.

Sedangkan KDMP harus segera beroperasi sesuai arahan Presiden.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah dengan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Iswanto akan memberikan penyertaan modal ke BUMKal yang bisa mendukung operasional KDMP.

"Jadi BUMKal nanti melakukan kerjasama bisnis dengan KDMP agar bisa segera beroperasi," jelasnya.

Sebelum kerjasama bisnis diteken, BUMKal diminta untuk memaparkan rencana bisnisnya ke Pemerintah Kalurahan (Pemkal).

Harapannya, risiko kegagalan bisnis bisa ditekan dengan perencanaan yang matang.

Selain BUMKal, Iswanto juga akan mengoptimalkan peran Lumbung Mataraman untuk operasional KDMP.

Terutama dalam penyediaan barang dagangan sebagai sumber usaha.

Belum lama ini Lumbung Mataraman Giripeni telah diresmikan.

Tempat ini nantinya berfokus pada produksi sektor pertanian hingga peternakan, yang hasilnya bisa dijual lewat KDMP.