Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, Operasional SPPG Planjan Gunungkidul Dihentikan Sementara

Di mana, sebanyak 18 siswa dilarikan ke RS Saptosari dan 34 siswa dilarikan ke Puskemas Saptosari.

Sedangkan, sisanya sudah tertangani di rumah. 

"Dan, terakhir ada satu siswa harus observasi di RS Saptosari. Tetapi ini masih berkembangnya dan masih dalam pemantauan petugas kami, tim gerak cepat untuk pendataan. Dan, kami imbau seandainya ada siswa yang mengalami gejala keracunan agar segera ke faskes terdekat," ucapnya. 

Untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan, pihaknya pun sudah mengambil sample makanan MBG  yang disajikan ke para siswa tersebut.

Di antaranya, nasi, sayur, lauk, hingga air yang digunakan untuk memasak makanan.

"Semua samplenya sudah kami ambil untuk di uji di laboratorium," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Saptosari, Emy Indarti, mengatakan dugaan keracunan itu diketahui setelah ratusan siswa mengeluh diare, mual, hingga pusing saat proses pembelajaran.

Kemudian, pihaknya langsung membawa para siswa ke Puskesmas terdekat.

"Jadi sekitar pukul 10.00 WIB, para siswa itu mengeluh sakit mual, pusing, sampai diare. Kemudian, kami membawa ke Puskemas ternyata penuh karena siswa SMK juga terkena gejala yang sama. Lalu, kami langsung membawa ke RS Saptosari agar mendapatkan penanganan segera," urainya.

Bupati Marah

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur SPPG Planjan, Kapanewon Saptosari, pada Rabu (29/10/2025).

Sidak ini dilakukan menyusul dugaan kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa  penerima program makan bergizi gratis (MBG) tersebut.

Dalam sidak itu, Bupati Endah menegaskan kemarahan sekaligus keprihatinannya atas insiden yang menyangkut keselamatan anak-anak.

“Saya marah, ini menyangkut keselamatan anak-anak kita. Kalau di lapangan terjadi sesuatu seperti ini, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam,” ujarnya disela sidak tersebut.

Dirinya tidak menampik, program MBG merupakan program nasional Presiden yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah daerah karena berada di bawah regulasi tingkat nasional melalui peraturan presiden.