Sekda DIY Ni Made Dwipanti Tegaskan Isu Sampah Harus Segera Ditangani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ni Made Dwipanti Indrayanti resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Bangsal Kepatihan, Selasa (16/9/2025).

Ia menjadi perempuan pertama yang dipercaya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menduduki jabatan strategis tersebut.

Sebelum menjabat sebagai Sekda DIY, Ni Made merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY.

Pelantikannya sekaligus menorehkan babak baru dalam dinamika birokrasi DIY yang selama ini didominasi pejabat laki-laki.

Sejak era Sultan Hamengku Buwono (HB) IX hingga HB X, jabatan Sekda selalu diisi laki-laki birokrat.

Sejak HB X menjabat Gubernur DIY pada 1998, tercatat ada enam Sekda: Bambang Susanto Priyohadi (2000–2006), Tri Harjun Ismaji (2006–2011), Ichsanuri (2011–2016), Gatot Saptadi (2017–2019), Kadarmanta Baskara Aji (2019–2023), dan Beny Suharsono (2023–2025). Posisi yang dahulu merupakan penerus kedudukan Patih Danureja itu baru kali ini diwarnai oleh sosok perempuan.

Pelantikan Ni Made juga dibarengi dengan mutasi dan promosi sejumlah pejabat eselon II. Prosesi ini menandai regenerasi sekaligus penyegaran birokrasi di lingkungan Pemda DIY.

Usai pelantikan, Ni Made menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya. 

“Pertama-tama, syukur Alhamdulillah, diberi amanah yang luar biasa. Pastinya tugasnya juga luar biasa berat. Tapi saya yakin, InsyaAllah, dengan kolaborasi dan sistem yang kuat, itu bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Sejarah Baru di Kepatihan, Ni Made Dwipanti Jadi Sekda Perempuan Pertama DIY

Ia menegaskan pentingnya memperkuat peran instrumen birokrasi, termasuk asisten Sekda. 

"Beliau-beliau ini bagian dari support system yang ada di lingkaran Sekda. Harapannya, kontribusi asisten Sekda harus lebih maksimal, supaya tidak ada anggapan bahwa ada unit yang hanya menjadi tempat transit. Semua unit harus sama-sama membangun DIY,” kata Ni Made.

Selain soal internal birokrasi, Ni Made juga menyinggung isu sampah yang masih menjadi persoalan terutama di Kota Yogyakarta.

“Kita sudah banyak melakukan kerja sama, termasuk dengan pihak Korea. Ada Keppres yang menetapkan tahun 2027 sebagai target implementasi. Tapi menurut saya, waktunya masih terlalu lama dengan kondisi sampah di sini. Nanti akan kita coba komunikasikan lagi, khususnya dengan pemerintah kota,” ujarnya.

Terkait target pengentasan kemiskinan ekstrem, Ni Made menilai target pusat mencapai 0 persen pada 2026 tidak realistis. 

“Kalau target 0 persen di 2026, saya kira untuk DIY itu nggak mungkin, bahkan secara nasional juga nggak mungkin. Target realistisnya mungkin kita bisa sampai satu digit. Yang lebih penting kita lihat adalah bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat. Itu yang menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan,” tandasnya. (*)