Pakar UGM Tanggapi Isu Uni Eropa Terapkan Relaksasi Regulasi Anti Deforestasi
Adanya relaksasi regulasi deforetasi menjadi momentum untuk memperkuat strategi transisi yang adil dan bertahap serta perbaikan tata kelola hutan.
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
Pemberlakuan EUDR oleh Uni Eropa ini dinilainya dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.
Meski begitu, regulasi tersebut juga menyimpan risiko terhadap keberlanjutan ekspor komoditas kehutanan dan pertanian Indonesia, terutama bagi petani kecil.
Apalagi transformasi dari regulasi EUTR ke EUDR ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa legalitas belum tentu menjamin pencegahan deforestasi. Uni Eropa ingin memastikan bahwa produk yang mereka impor tidak berasal dari pembukaan hutan.
“Seperti di Indonesia contohnya mereka memperluas cakupan, bukan hanya kayu, tapi juga sawit, kopi, kakao, hingga daging dan kedelai,” ujarnya.
Menandai adanya pergeseran besar dari pendekatan legalitas ke keberlanjutan dalam pengelolaan hutan, diperlukan hanya soal izin, tapi juga asal-usul lahan dan dampaknya terhadap tutupan hutan.
Ini akan membuat standar jadi jauh lebih ketat dan kompleks, apalagi karena cakupannya bukan hanya satu komoditas. Secara prinsip, EUDR bisa menjadi peluang untuk mendorong tata kelola hutan yang lebih baik.
“Kalau benar-benar diimplementasikan dengan baik, regulasi ini bisa memperbaiki cara kita mengelola produksi kayu dan komoditas lainnya agar lebih bertanggung jawab,” imbuh Ahmad.
Di sisi lain, Ahmad Maryudi menekankan adanya risiko terhadap pelaku usaha, terutama untuk petani kecil.
Ia mencatat, sekitar 50 persen produksi sawit Indonesia berasal dari petani kecil, dan di sektor kopi dan kakao, angkanya bisa mencapai 90-100 % .
“Ini sistem yang costly (mahal). Bahkan perusahaan besar saja belum tentu langsung siap. Apalagi petani kecil yang punya keterbatasan teknis dan finansial. Mereka jelas akan terdampak,” katanya.
Meski Uni Eropa bukan pasar ekspor utama untuk semua komoditas, contohnya sawit lebih banyak dikirim ke Tiongkok dan India, Ahmad Maryudi menekankan pentingnya posisi Eropa secara politik. Ia merekomendasikan untuk tetap waspada.
“Uni Eropa sering jadi trend-setter regulasi global. Kalau mereka menetapkan standar, negara lain biasanya ikut menyesuaikan. Jadi meskipun pangsa pasarnya tidak dominan, kita tetap harus waspada karena tren globalnya mengarah ke sana,” pungkasnya. (*)
| Ada Bayang-bayang Fenomena Politisasi Koperasi di Kopdes Merah Putih, Ini Penjelasan Pakar UGM |
|
|---|
| Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Dibayar APBN, Pakar UGM: Tambah Beban Fiskal-Moral Hazard |
|
|---|
| Pakar UGM Sebut War Tiket Haji Tidak Bisa Langsung Dilakukan, Tunggu Antrean Selesai |
|
|---|
| Pakar Geopolitik UGM soal Prabowo Jadi Mediator: Syarat Harus Netral, Indonesia Sudah Masuk BoP |
|
|---|
| Perluasan MBG Dikebut, Kesiapan Layanan Primer dan Keamanan Pangan Masih Jadi PR |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/negara-uni-eropa_20180202_020506.jpg)