Pemda DIY Tancap Gass Tekan Stunting, Pemkot dan Pemkab Bakal Dinilai Kinerjanya
Sugeng menyampaikan bahwa DIY telah menurunkan prevalensi stunting menjadi 17,4 persen pada 2024.
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) terus tancap gas dalam upaya menekan angka stunting di wilayahnya.
Salah satu langkah strategis terbaru adalah dengan menggelar Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar pada Rabu (28/5/2025) di Hotel Grand Rohan, Bantul, sebagai ajang evaluasi sekaligus konsolidasi lintas sektor.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Sugeng Purwanto.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan fisik anak yang tumbuh pendek, namun menjadi indikator kegagalan pemenuhan hak dasar anak secara menyeluruh.
"Penanganan stunting adalah isu kompleks dan multidimensi. Tak bisa sektoral. Harus terintegrasi lintas sektor, dari kesehatan, sanitasi, air bersih, hingga pendidikan pengasuhan," tegas Sugeng.
Dalam forum ini, masing-masing tim penanganan stunting dari kabupaten/kota di DIY hadir memaparkan capaian dan tantangan yang mereka hadapi.
Kota Yogyakarta menjadi daerah pertama yang tampil, membuka sesi presentasi yang diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan inspirasi bersama.
Sugeng menyampaikan bahwa DIY telah menurunkan prevalensi stunting menjadi 17,4 persen pada 2024.
Angka ini menurun 0,6 persen dari tahun sebelumnya.
Baca juga: Enam Kandidat Bersaing Jadi Sekda DIY, Empat dari Internal Pemda DIY
Meski belum menyentuh angka terendah secara nasional, capaian ini disebut menggembirakan karena mencerminkan progres nyata di tengah kompleksitas tantangan di lapangan.
Pemda DIY, lanjut Sugeng, telah menjalankan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
Aksi ini tidak sekadar program teknis, tetapi juga sarana konsolidasi lintas sektor.
Dalam praktiknya, berbagai pihak terlibat, mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat.
"Penilaian ini bukan hanya sekadar evaluasi, tetapi juga ajang mencari solusi inovatif sesuai kondisi dan potensi lokal. Dunia usaha, akademisi, hingga komunitas kami ajak bersama bergerak," jelasnya.
589 PNS Pemda DIY Pensiun Tahun 2025, Begini Pesan Komisi A DPRD DIY |
![]() |
---|
Digitalisasi Keuangan Jadi Kunci, BPD DIY Dorong Optimalisasi ETPD Lewat KKPD dan KKI |
![]() |
---|
Pengolahan Sampah Jadi Listrik di DIY Ditargetkan Beroperasi 2027 |
![]() |
---|
Eko Suwanto Desak Pemda DIY Tingkatkan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif |
![]() |
---|
BAP DPD RI Terima 12 Laporan dari Publik, Mayoritas Terkait Persoalan Agraria dan Tata Kelola SDA |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.