Amnesty Internasional Inggris Desak Militer Myanmar Beri Akses Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Gempa

Meskipun terjadi kudeta, perjuangan untuk demokrasi di Myanmar terus berlanjut, dengan berbagai kelompok yang menentang junta militer. 

Junta militer telah melakukan tindakan keras terhadap kebebasan media di negara itu, sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuasaan. 

Tak hanya itu, junta militer Myanmar juga menyatakan akan mewajibkan wajib militer untuk semua laki-laki dan perempuan di atas usia tertentu. 

Kekuasaan junta militer menyebabkan peningkatan kemiskinan di Myanmar.

Desakan Amnesty Internasional untuk junta militer Myanmar

Melansir laman resmi Amnesty Internasional Inggris, amnesty.org.uk, Amnesty Internasional mendesak agar militer Myanmar segera mengizinkan akses penuh untuk bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa di semua wilayah Myanmar.

Berikut pernyataan Amnesty Internasional Inggris : 

Menanggapi laporan kerusakan skala besar akibat gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang dilaporkan di wilayah tengah dan wilayah lain di Myanmar, Joe Freeman, Peneliti Amnesty International di Myanmar menyampaikan : 

“Gempa bumi ini terjadi pada saat yang paling buruk bagi Myanmar. Lebih dari tiga juta orang masih mengungsi di dalam negeri akibat konflik bersenjata yang telah berkecamuk sejak kudeta militer tahun 2021. Lebih dari sepertiga penduduk akan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun ini. Pada saat yang sama, dampak pemotongan bantuan AS terhadap layanan kemanusiaan di negara tersebut baru mulai terasa.”

“Di negara tempat militer telah melarang banyak media dan akses internet dibatasi, kita mungkin belum memiliki gambaran yang jelas tentang tingkat kerusakan dan kerugian selama beberapa waktu. Bahwa tampaknya ada lebih banyak gambar dan informasi yang keluar dari Thailand daripada episentrum di Myanmar merupakan pengingat yang mengejutkan tentang penindasan kebebasan pers oleh militer sejak kudeta 2021.”

“Myanmar Tengah, yang diyakini sebagai episentrum gempa bumi, telah dirusak oleh serangan udara militer dan bentrokan antara kelompok perlawanan dan militer. Militer Myanmar memiliki praktik lama untuk menolak bantuan ke daerah-daerah tempat kelompok yang menentangnya aktif. Militer harus segera mengizinkan akses tanpa hambatan ke semua organisasi kemanusiaan dan menghapus hambatan administratif yang menunda penilaian kebutuhan.”

“Semua pihak dalam konflik bersenjata harus memprioritaskan kebutuhan warga sipil yang hidupnya telah diganggu dalam bencana ini dan memastikan bahwa mereka memiliki akses tanpa hambatan terhadap bantuan.”

"Hak asasi manusia harus menjadi pusat dari semua upaya bantuan, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian bantuan. Amnesty International secara khusus menyerukan perlindungan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, serta perempuan dan anak perempuan yang berada dalam situasi rentan.”

(Tribunjogja.com/The Guardian/Amnesty Internasional Inggris)