Amnesty Internasional Inggris Desak Militer Myanmar Beri Akses Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Gempa

TRIBUNJOGJA.COM, MYANMAR - Informasi dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 Magnitudo (M) di Myanmar, Jumat (28/3/2025) siang, sangat minim. Padahal, gempa berpusat di darat, 16 kilometer (km) di Barat Laut Kora Sagaing, dengan kedalaman 10 km.

Dampak gempa Myanmar bahkan dirasakan cukup parah sampai ke Thailand.

Mesi demikian, Peneliti Amnesty Internasional di Myanmar, Joe Freeman, mengatakan, saat ini lebih banyak informasi dampak gempa di Thailand daripada Myanmar.

“Bahwa tampaknya ada lebih banyak gambar dan informasi yang keluar dari Thailand daripada episentrum (pusat gempa) di Myanmar, merupakan pengingat yang mengejutkan tentang penindasan kebebasan pers oleh militer sejak kudeta 2021,” terang Joe Freeman, dikutip Tribunjogja.com dari The Guardian.

“Hak asasi manusia harus menjadi pusat dari semua upaya bantuan, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian bantuan,” imbuhnya.

Pusat gempa bumi berada di wilayah yang telah porak-poranda akibat serangan udara militer dan pertempuran selama bertahun-tahun di Myanmar.

Militer telah lama menolak memberikan bantuan ke wilayah tempat kelompok perlawanan aktif.

Kurangnya informasi, foto, dan video dampak gempa di Myanmar merupakan pengingat nyata tentang penindasan junta militer terhadap kebebasan pers.

Kudeta Myanmar 2021

Dirangkum dari berbagai sumber, kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan menyatakan keadaan darurat, menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing. 

Militer, dengan alasan kecurangan pemilu, mengambil alih kekuasaan setelah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang telak dalam Pemilu 2020. 

Kudeta Myanmar memicu krisis politik, kekerasan, dan konflik di Myanmar. 

Masyarakat sipil, kelompok etnis minoritas, dan milisi yang bersekutu dengan pemerintah bayangan melakukan perlawanan terhadap junta militer.

Sebagai informasi, junta adalah komite atau dewan administratif, terutama yang memerintah suatu negara setelah kudeta dan sebelum pemerintahan yang sah didirikan.

Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta. 

Sampai saat ini, Myanmar masih dalam keadaan yang sangat tidak stabil, dengan pertempuran terus berlanjut di berbagai wilayah dan jutaan warga mengungsi.