Amnesty Internasional Inggris Desak Militer Myanmar Beri Akses Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Gempa

TRIBUNJOGJA.COM, MYANMAR - Informasi dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 Magnitudo (M) di Myanmar, Jumat (28/3/2025) siang, sangat minim. Padahal, gempa berpusat di darat, 16 kilometer (km) di Barat Laut Kora Sagaing, dengan kedalaman 10 km.

Dampak gempa Myanmar bahkan dirasakan cukup parah sampai ke Thailand.

Mesi demikian, Peneliti Amnesty Internasional di Myanmar, Joe Freeman, mengatakan, saat ini lebih banyak informasi dampak gempa di Thailand daripada Myanmar.

“Bahwa tampaknya ada lebih banyak gambar dan informasi yang keluar dari Thailand daripada episentrum (pusat gempa) di Myanmar, merupakan pengingat yang mengejutkan tentang penindasan kebebasan pers oleh militer sejak kudeta 2021,” terang Joe Freeman, dikutip Tribunjogja.com dari The Guardian.

“Hak asasi manusia harus menjadi pusat dari semua upaya bantuan, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian bantuan,” imbuhnya.

Pusat gempa bumi berada di wilayah yang telah porak-poranda akibat serangan udara militer dan pertempuran selama bertahun-tahun di Myanmar.

Militer telah lama menolak memberikan bantuan ke wilayah tempat kelompok perlawanan aktif.

Kurangnya informasi, foto, dan video dampak gempa di Myanmar merupakan pengingat nyata tentang penindasan junta militer terhadap kebebasan pers.

Kudeta Myanmar 2021

Dirangkum dari berbagai sumber, kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan menyatakan keadaan darurat, menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing. 

Militer, dengan alasan kecurangan pemilu, mengambil alih kekuasaan setelah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang telak dalam Pemilu 2020. 

Kudeta Myanmar memicu krisis politik, kekerasan, dan konflik di Myanmar. 

Masyarakat sipil, kelompok etnis minoritas, dan milisi yang bersekutu dengan pemerintah bayangan melakukan perlawanan terhadap junta militer.

Sebagai informasi, junta adalah komite atau dewan administratif, terutama yang memerintah suatu negara setelah kudeta dan sebelum pemerintahan yang sah didirikan.

Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta. 

Sampai saat ini, Myanmar masih dalam keadaan yang sangat tidak stabil, dengan pertempuran terus berlanjut di berbagai wilayah dan jutaan warga mengungsi. 

Meskipun terjadi kudeta, perjuangan untuk demokrasi di Myanmar terus berlanjut, dengan berbagai kelompok yang menentang junta militer. 

Junta militer telah melakukan tindakan keras terhadap kebebasan media di negara itu, sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuasaan. 

Tak hanya itu, junta militer Myanmar juga menyatakan akan mewajibkan wajib militer untuk semua laki-laki dan perempuan di atas usia tertentu. 

Kekuasaan junta militer menyebabkan peningkatan kemiskinan di Myanmar.

Desakan Amnesty Internasional untuk junta militer Myanmar

Melansir laman resmi Amnesty Internasional Inggris, amnesty.org.uk, Amnesty Internasional mendesak agar militer Myanmar segera mengizinkan akses penuh untuk bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa di semua wilayah Myanmar.

Berikut pernyataan Amnesty Internasional Inggris : 

Menanggapi laporan kerusakan skala besar akibat gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang dilaporkan di wilayah tengah dan wilayah lain di Myanmar, Joe Freeman, Peneliti Amnesty International di Myanmar menyampaikan : 

“Gempa bumi ini terjadi pada saat yang paling buruk bagi Myanmar. Lebih dari tiga juta orang masih mengungsi di dalam negeri akibat konflik bersenjata yang telah berkecamuk sejak kudeta militer tahun 2021. Lebih dari sepertiga penduduk akan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun ini. Pada saat yang sama, dampak pemotongan bantuan AS terhadap layanan kemanusiaan di negara tersebut baru mulai terasa.”

“Di negara tempat militer telah melarang banyak media dan akses internet dibatasi, kita mungkin belum memiliki gambaran yang jelas tentang tingkat kerusakan dan kerugian selama beberapa waktu. Bahwa tampaknya ada lebih banyak gambar dan informasi yang keluar dari Thailand daripada episentrum di Myanmar merupakan pengingat yang mengejutkan tentang penindasan kebebasan pers oleh militer sejak kudeta 2021.”

“Myanmar Tengah, yang diyakini sebagai episentrum gempa bumi, telah dirusak oleh serangan udara militer dan bentrokan antara kelompok perlawanan dan militer. Militer Myanmar memiliki praktik lama untuk menolak bantuan ke daerah-daerah tempat kelompok yang menentangnya aktif. Militer harus segera mengizinkan akses tanpa hambatan ke semua organisasi kemanusiaan dan menghapus hambatan administratif yang menunda penilaian kebutuhan.”

“Semua pihak dalam konflik bersenjata harus memprioritaskan kebutuhan warga sipil yang hidupnya telah diganggu dalam bencana ini dan memastikan bahwa mereka memiliki akses tanpa hambatan terhadap bantuan.”

"Hak asasi manusia harus menjadi pusat dari semua upaya bantuan, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian bantuan. Amnesty International secara khusus menyerukan perlindungan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, serta perempuan dan anak perempuan yang berada dalam situasi rentan.”

(Tribunjogja.com/The Guardian/Amnesty Internasional Inggris)