Wali Kota Yogyakarta Tegaskan Wacana Pembuangan Sampah Berbayar di Depo Tidak Berlanjut
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, secara tegas mengaku tidak sejalan dengan wacana yang diapungkan jauh sebelum pelantikannya
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan batal menerapkan kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo, atau tempat penampungan limbah sementara.
Kebijakan tersebut dianggap sudah tidak relevan dan tak perlu dilanjutkan pembahasannya, karena warga kini hanya bisa membuang limbah ke depo melalui penggerobak atau transporter saja
Sebelumnya, wacana retribusi itu mencuat pada kisaran Oktober 2024 lalu, ketika esekutif berencana menetapkan tarif pembuangan selaras berat limbah yang dibawa ke depo.
Uji coba pun sempat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selama 29 Oktober 2024 - 4 November 2024, melalui penimbangan dan pencatatan tanpa penarikan pungutan.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, secara tegas mengaku tidak sejalan dengan wacana yang diapungkan jauh sebelum pelantikannya sebagai kepala daerah tersebut.
Karenanya, dalam berbagai kesempatan tatap muka dengan warga masyarakat, ia menandaskan, Pemkot Yogyakarta tidak akan menerapkan kebijakan semacam itu.
"Kemarin ada isu yang mencuat, DPRD sosialisasi Perda, bahwa nanti sampah kalau ngga dipilah di depo bayar Rp500 per kilo, terus kalau dipilah Rp100. Itu sudah saya luruskan, tidak ada," tandasnya, Jumat (14/4/2025).
Baca juga: Warga Kota Yogyakarta Dilarang Buang Sampah Langsung ke Depo, Toleransi Sampai April 2025
Hasto menyampaikan, bahwa seluruh warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk memilah sampah yang dihasilkan dari rumah tangganya masing-masing.
Pasalnya, dengan berlangganan transporter, limbah yang diambil kondisinya sudah harus terpilah, antara jenis organik dan anorganiknya.
"Bagi saya, warga itu mau membawa ke depo dengan cara baik, pakai penggerobak, tidak membuang di tempat-tempat liar, sudah senang banget saya. Makanya, itu saya luruskan," cetusnya.
"Saya juga mempertimbangkan, supaya retribusi sampah untuk warga biasa (non-pelaku usaha) tidak dikenakan biaya, karena mereka kan sudah membayar penggerobak," tambah Hasto. (*)
Pemkot Yogyakarta Bangun Sistem Satu Data, Intervensi Program Lebih Tepat Sasaran |
![]() |
---|
Dana Transfer Daerah 2026 Berpotensi Dipangkas Rp200 Miliar, Wali Kota Yogyakarta: Ada Refocusing |
![]() |
---|
Jadi Tuan Rumah Forum Smart City Nasional 2025, Kota Yogyakarta Dorong Realisasi Program Satu Data |
![]() |
---|
Pemkot Yogyakarta Optimis Paket Strategis 2025 Bisa Diselesaikan Tepat Waktu |
![]() |
---|
Terjunkan 812 Atlet, Wali Kota Yogya Targetkan Juara Umum di Porda XVII DIY |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.