Pemkot Yogya Bersiap Efisiensi Besar-besaran, Antisipasi Turunnya Nominal TKD

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkot Yogyakarta berencana melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja modal atau anggaran pembangunan fisik di 2026. 

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun depan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan, efisiensi ini akan menyasar proyek-proyek seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur dan jalan. 

"Yang diefisiensikan, ya belanja modal. Beberapa kegiatan yang sifatnya belanja modal itu tidak akan direalisasikan dulu," ujarnya, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, Pemkot Yogyakarta sudah memperkirakan, dana transfer pusat yang diterima bisa berkurang hingga kisaran Rp250 miliar. 

Jumlah yang cukup signifikan, lantaran setara dengan 21 sampai 26 persen dari total alokasi yang biasa diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau seandainya dipotong 21 persen sampai 26 persen, berarti berkurangnya sekitar Rp250 miliar. Itu estimasi kami, karena DIPA yang pasti belum turun," kata Hasto.

Meskipun harus memangkas anggaran, ia memastikan bahwa belanja anggaran sektor untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan terpengaruh. 

Sebab, kedua sektor tersebut, termasuk dalam kategori mandatory spending atau belanja wajib yang alokasinya dilindungi oleh aturan.

Sebagai informasi, alokasi untuk menunjang aspek pendidikan dan kesehatan bahkan bisa mencapai 47 persen dari total keseluruhan anggaran.

"Pendidikan tidak (terkena pengurangan) karena itu sudah wajib dialokasikan. Malah ada penambahan, termasuk kesehatan," jelasnya. 

Lebih lanjut, dengan adanya efisiensi, Hasto memperkirakan belanja modal pada 2026 hanya bisa direalisasikan sekitar 7 persen dari total anggaran. 

Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemungkinan harus ditunda.

Meski demikian, dirinya menambahkan, bahwa posisi keuangan Kota Yogyakarta masih relatif kuat, terutama jika dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY. 

Pasalnya, Kota Yogyakarta memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendekati Rp1 triliun, yang membuat beban belanja pegawai cenderung lebih ringan.

"Kami normalnya 30 persen. Kalau pembaginya dikurangi karena transfer pusat turun, otomatis persentasenya naik, tapi bukan berarti belanja pegawainya bertambah," urainya. (aka)